Diskusi PWI Lampung Sebuah Seruan Menjaga Napas Media di Tengah Tekanan Kebijakan Pajak

BANDARLAMPUNG, RADARTVNEWS.COM  - Suasana Ballroom Swiss-Belhotel Lampung terasa berbeda, pada Jum’at (21/11/2025). Di ruangan itu, para pemilik perusahaan media, pemimpin redaksi, wartawan hingga tokoh-tokoh penting yang punya kepedulian terhadap nasib pers berkumpul.

Mereka membawa satu kegelisahan yang sama yakni bagaimana media dapat terus hidup ketika beban pajak semakin menghimpit, sementara pendapatan sulit ?

Kegelisahan itulah yang menjadi inti Diskusi Pajak bertema “Pajak Menekan, Media Sulit Bertahan”, yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Acara ini merupakan bagian dari Pekan Pendidikan Wartawan Lampung 2025 dan turut dihadiri Forkopimda beserta berbagai organisasi pers.

Ketua PWI Lampung, Wirahadikusumah, membuka laporan dengan nada tegas namun penuh keprihatinan. Ia menjelaskan bagaimana perusahaan pers saat ini masih diperlakukan sama seperti korporasi besar dalam hal perpajakan. Padahal, di balik meja redaksi yang sibuk, media sering berjuang untuk bertahan hidup, menjaga idealisme di tengah keterbatasan.

Ia mencontohkan negara-negara yang memberi keringanan hingga bebas pajak bagi perusahaan pers sebagai penghormatan terhadap kebebasan informasi — gagasan “no tax for knowledge” yang semakin relevan di tengah tekanan industri.

“Pers adalah pilar keempat demokrasi,” ujarnya, mengingatkan bahwa ketika pers terdesak, demokrasi ikut terancam. Karena itu, ia berharap diskusi ini melahirkan rekomendasi nyata yang dapat didorong ke pemerintah pusat.

BACA JUGA:Kejagung Blokir Akses Keluar Negeri Ken Dwijugiasteadi dan Empat Nama Lain Terkait Kasus Pajak

BACA JUGA:Tabola Bale Menang Besar di AMI Awards 2025, Kalahkan Raisa hingga Musisi Pop Arus Utama

Saat membacakan sambutan Gubernur Lampung, Marindo Kurniawan menyampaikan pesan yang menjadi napas utama forum itu. Dengan suara tenang namun menekankan urgensi, ia mengatakan bahwa diskusi ini bukan sekadar pertemuan formal, melainkan alarm bagi seluruh pihak agar tidak menutup mata terhadap rapuhnya ekosistem media saat ini.

“Tanpa media yang sehat dan independen, publik kehilangan ruang kontrol dan ruang dialog,” ujarnya. “Namun negara juga memerlukan pajak untuk membiayai pembangunan. Tantangan kita bukan memilih salah satu, melainkan menemukan keseimbangan agar keduanya dapat berjalan dan saling menguatkan.”

Marindo menggambarkan tekanan yang kini dialami media: perubahan pola konsumsi informasi, kompetisi digital yang kian brutal, hingga regulasi yang belum sepenuhnya beradaptasi. Di tengah itu semua, media lokal yang menjadi tulang punggung informasi daerah justru sering berada di titik paling rentan.

Ketika media roboh, tegasnya, yang pertama merasakan dampaknya adalah masyarakat — karena kualitas informasi yang mereka terima ikut merosot.

Ia berharap forum ini menjadi tempat lahirnya pemikiran-pemikiran berani, inovatif, dan solutif. Bukan hanya untuk merumuskan kebijakan baru, tetapi juga untuk memastikan media dapat berdiri tegak sebagai penjaga kebenaran dan cahaya di tengah perubahan.

“Kebijakan yang baik lahir dari dialog yang jujur, terbuka, dan saling menghargai,” ucap Marindo.

Sumber: