Jawa Barat Catat PHK Tertinggi 2025, Lebih dari 15 Ribu Pekerja Kehilangan Pekerjaan

RADARTVNEWS.COM - Jawa Barat menjadi sorotan nasional setelah data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker RI) menunjukkan provinsi ini menyumbang jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) tertinggi tahun 2025. Merujuk data Kemnaker, total pekerja yang kehilangan pekerjaan mencapai 15.657 orang, atau sekitar 22 % dari seluruh kasus PHK di Indonesia dalam periode tersebut. Angka ini menggambarkan tekanan signifikan pada sektor industri yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Barat.

Peningkatan PHK di wilayah tersebut tidak muncul tanpa sebab. Dari sejumlah laporan yang dianalisis Kemnaker, lonjakan pemutusan hubungan kerja dipicu oleh beberapa faktor krusial, mulai dari penutupan operasional pabrik, perpindahan lokasi industri ke daerah lain atau bahkan ke luar negeri, hingga menurunnya permintaan pada sejumlah produk manufaktur. Sektor yang mengalami dampak paling berat adalah industri tekstil, garmen, dan sektor ekspor, yang selama ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menjadi pusat aktivitas ekonomi di kawasan Bekasi, Bandung Raya, hingga Majalaya.

BACA JUGA:Gelombang PHK Terbesar Amazon! 14.000 Karyawan Dipecat untuk Transisi Ke AI

Selain tekanan global akibat pelemahan permintaan pasar ekspor, industri tekstil juga menghadapi persaingan yang semakin ketat dari produk impor. Kondisi ini memicu serangkaian efisiensi perusahaan, termasuk pengurangan tenaga kerja. Organisasi buruh turut menyoroti situasi ini dan menekankan pentingnya perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja yang terdampak. Mereka menilai bahwa gelombang PHK yang terus berulang menjadi indikator rapuhnya sektor industri padat karya di Jawa Barat.

BACA JUGA:Kemnaker Resmi Luncurkan Kanal 'Lapor Menaker' untuk Aduan Upah hingga PHK

Di sisi lain, pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebut terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan PHK di kawasan industri. Kemnaker menegaskan bahwa mereka tengah menjajaki berbagai langkah untuk meredam dampak sosial dari gelombang pemutusan kerja tersebut, termasuk memastikan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dapat diakses oleh pekerja yang memenuhi syarat. Selain itu, koordinasi dengan serikat pekerja dan pengusaha diklaim tetap intensif untuk memastikan penanganan kasus PHK berjalan sesuai ketentuan.

Kondisi ini menempatkan Jawa Barat sebagai wilayah dengan tantangan ketenagakerjaan paling berat sepanjang tahun 2025. Dengan populasi tenaga kerja yang besar dan dominasi sektor manufaktur, kestabilan industri menjadi faktor penentu kesejahteraan masyarakat di provinsi ini.

Sumber: