Kontroversi Penulisan Ulang Sejarah, Sejarah Harus Sesuai Fakta!

RADARTVNEWS.COM –  Sejumlah elemen masyarakat sipil secara tegas menolak proyek penulisan ulang sejarah nasional yang sedang digarap oleh Kementerian Kebudayaan. 

Hal yang sama disampaikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menolak rencana tersebut.

PDIP telah berubah dari yang semula hanya meminta penundaan, kini mendesak penghentian total proyek tersebut . Proyek ini ditargetkan rampung pada Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia .

Ketua DPP PDI Perjuangan, Maria Yohana Esti Wijayati, mengungkapkan bahwa proyek penulisan ulang sejarah telah memicu banyak kontroversi dan menyakiti sejumlah kalangan.

Ia mengkritisi proyek tersebut karena sejumlah sejarawan memilih mundur dari tim penulis akibat perbedaan pandangan serta ketidakcocokan terhadap arah kerja tim.

 “Kami dengan tegas meminta agar proyek penulisan ini dihentikan, karena telah memunculkan polemik dan melukai banyak pihak,” ujar Esti.

Menindaklanjuti hal tersebut, Fraksi PDIP di Komisi X DPR RI—yang membidangi urusan pendidikan, olahraga, sains, dan teknologi—berencana memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon guna mengevaluasi proyek tersebut. 

Mereka juga akan mendorong penghentian program melalui mekanisme resmi di DPR.

Salah satu pemicu utama penolakan adalah pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tragedi pemerkosaan massal 1998 sebagai "rumor".

Pernyataan ini memicu kegaduhan dan kekhawatiran di kalangan akademisi serta masyarakat, khususnya kelompok perempuan dan pegiat hak asasi manusia, yang menilai pernyataan tersebut menunjukkan ketidakseriusan proyek dan potensi pengaburan fakta sejarah.

Proyek penulisan ulang sejarah ini melibatkan sekitar 120 sejarawan dan akademisi dari berbagai universitas di Indonesia.

Tujuan utamanya adalah memperbarui narasi sejarah nasional agar mencerminkan temuan terbaru dalam ilmu sejarah dan menghasilkan 10 jilid buku sejarah nasional setebal 5.000 halaman.

Buku ini direncanakan akan menggantikan Indonesia dalam Arus Sejarah (IDAS) yang diterbitkan pada 2010–2012, dengan cakupan dari prasejarah hingga era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ketua Tim Penulisan Ulang Sejarah, Susanto Zuhdi, menyatakan bahwa proyek ini berbasis fakta akademik dengan metodologi "accepted history".

Sumber: