Kontroversi Penulisan Ulang Sejarah, Sejarah Harus Sesuai Fakta!

Hingga Mei 2025, proyek ini dilaporkan telah mencapai 70% kemajuan , dan pada Juni 2025 diklaim sudah mencapai 95% .

Namun, kritik terhadap proyek ini juga datang dari Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI), yang terdiri dari sejarawan, pegiat hukum, aktivis HAM, dan koalisi perempuan.

AKSI menilai proyek ini dilakukan secara terburu-buru, tidak transparan, dan berpotensi menjadi alat politik untuk melegitimasi narasi tertentu atau "mencuci dosa rezim". 

Ketua AKSI, Marzuki Darusman, menyatakan bahwa narasi "sejarah resmi Indonesia" yang digaungkan Menteri Kebudayaan Fadli Zon tidaklah tepat karena pengetahuan sejarah tidak bisa berasal dari satu sumber yang diklaim resmi atau satu-satunya.

Kekhawatiran utama adalah bahwa narasi sejarah resmi ini dapat mengaburkan fakta-fakta penting, seperti pelanggaran HAM berat era Orde Baru.

Meskipun demikian, Menteri Kebudayaan Fadli Zon tetap bersikukuh melanjutkan proyek tersebut, menyatakan bahwa penulisan ulang sejarah ini tidak akan menjadi "sejarah resmi" yang bersifat tunggal. 

Ia berharap hasilnya akan menjadi karya bermutu dari para sejarawan dan arkeolog.

Namun, penolakan keras dari PDIP dan berbagai kalangan masyarakat menandakan bahwa proyek penulisan ulang sejarah ini masih menyisakan banyak perdebatan dan tantangan, terutama soal akurasi fakta dan sensitivitas sosial yang harus dijaga dalam merekam perjalanan bangsa.

Sejatinya jika pun akan dilakukan penulisan sejarah harus berdasarkan kajian berdasarkan fakta sebenarnya!.(*)

Sumber: