RADARTVNEWS.COM - Penurunan tajam angka pernikahan di China memaksa pemerintah setempat mengambil langkah tak biasa. Salah satunya dilakukan oleh Pemerintah Kota Ningbo yang meluncurkan program pemberian voucher khusus bagi pasangan yang baru mendaftarkan pernikahan.
BACA JUGA:8 Miliar Manusia di Dunia, 16 Miliar Ibu Jari, Tak Ada yang Benar-Benar Sama
Setiap pasangan yang menikah akan mendapatkan delapan voucher dengan total nilai 1.000 yuan atau setara sekitar Rp2,3 juta.
Kebijakan ini mulai diberlakukan sejak akhir Oktober hingga Desember dan diberikan secara terbatas dengan sistem siapa cepat dia dapat. Voucher tersebut bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan pernikahan, mulai dari jasa foto prewedding, biaya upacara pernikahan, penginapan hotel, hingga belanja kebutuhan pendukung lainnya.
Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mendorong minat menikah di kalangan generasi muda yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.
Langkah ini diambil setelah data nasional menunjukkan bahwa angka pernikahan di China mengalami penurunan signifikan. Jika pada 2013 jumlah pasangan menikah sempat mencapai lebih dari 13 juta pasangan, maka pada 2024 jumlah tersebut anjlok hingga hanya sekitar enam juta pasangan.
Tren ini memicu kekhawatiran serius karena berpengaruh langsung terhadap angka kelahiran serta struktur penduduk yang semakin menua.
Pemerintah China menilai bahwa salah satu faktor utama turunnya minat menikah adalah tekanan ekonomi yang semakin berat. Tingginya biaya hidup, mahalnya harga rumah, serta biaya pendidikan dan pengasuhan anak membuat banyak anak muda memilih menunda bahkan menghindari pernikahan.
Bagi sebagian generasi muda, menikah dianggap sebagai beban finansial besar yang berisiko terhadap stabilitas ekonomi pribadi mereka.
Di tengah situasi tersebut, voucher pernikahan ini diharapkan bisa menjadi insentif awal yang meringankan beban biaya pernikahan.
Meski nilainya tidak besar jika dibandingkan dengan total biaya pernikahan di China yang bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah, pemerintah berharap kebijakan ini mampu memberi stimulus psikologis dan ekonomi bagi pasangan muda.
Tidak hanya Ningbo, sejumlah kota lain di China juga mulai menerapkan kebijakan serupa. Beberapa wilayah seperti Hangzhou, Shaoxing, dan Jinhua turut menawarkan insentif pernikahan dalam bentuk subsidi, bantuan biaya, hingga kemudahan administrasi pencatatan nikah.
Pemerintah pusat sendiri juga mulai melonggarkan aturan pendaftaran pernikahan yang sebelumnya harus sesuai dengan domisili resmi, agar akses menikah menjadi lebih mudah.
Kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan angka pernikahan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam menghadapi krisis demografi. China saat ini menghadapi tantangan serius berupa rendahnya angka kelahiran dan meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut.
Tanpa intervensi kebijakan yang kuat, kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak besar terhadap perekonomian, tenaga kerja, serta sistem jaminan sosial di masa depan.