Komika Aulia Rakhman Ditetapkan Tersangka, Ketua TPUA Provinsi Lampung Apresiasi Polda Lampung

RADAR TV – Penetapan tersangka terhadap komika Aulia Rakhman berikut penahanan oleh Polda Lampung, mendapat apresiasi advokat yang juga menjadi Penasihat Hukum (PH) Habib Umar Assegaf.

Gunawan Pharrikesit mewakili Aliansi Masyarakat Anti Penistaan Lampung (AMAPL), merespon atas kinerja polda yang tegas, cepat dan tepat terhadap kasus komika Aulia Rakhman, masalah yang bisa mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Laporan Habib Umar Assegaf, Pimpinan Pondok Pesantren Darussegaf Al Fathimiyyah, tertuang dalam Nomor: SLTP/B/549/XII/2023/SPKT/Polda Lampung.

"Ini bentuk profesional Polri, khususnya Polda Lampung. Langkah cepat, tepat dan tepat," ujar Gunawan.

Selain itu Gunawan Pharrieksit, yang kerap mendampingi klient diberbagai provinsi ini, menyarankan kepada pihak Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), untuk tidak menarik-narik kasus ini kepada Pelanggaran PEMILU.

"Sudah jelas ini tindak pidana yang masuk kategori delik kejahatan dan bukan pidana yang merupakan delik pelanggaran seperti yang diatur dalam tindak pidana PEMILU," ujarnya.

Oleh karena itu, jangan lagi pihak BAWASLU menggiringnya ke persoalan pelanggaran PEMILU. Seharusnya BAWASLU paham bahwa pelanggaran PEMILU itu masuk dalam ketegori yang berhubungan dengan pelanggaran dalam Tahapan Pelaksanaan PEMILU.

Persoalan ini merupakan delik yang berdiri sendiri dengan adanya pasal KUHP, yaitu 156 a, tentang penistaan agama.

"Pihak GAKUMDU dan para penegak hukum harus memperkaya referensi tentang apa yang dimaksud dengan delik, sehingga pananganan tindak pidana tidak simpangbsiur tumpang dalam penerapannya.

Lebih jauh Gunawan menjelaskan bila aAda berapa sifat atau jenis delik, yaitu delik kejahatan dan delik pelanggaran.

Lebih lanjut advokat yang juga tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lampung (AML), sayap juang dari Forum Suara Masyarakat Lampung (FSML) ini menegaskan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh komika bernama Aulia Rakhman ini, jelas merupakan delik kejahatan, bukan delik pelanggaran.

Karenanya penanganan kasus ini merupakan ranah kewenangan penyidik kepolisian, dengan kemudian diterapkanlah pasal yang disangkakan kepadanya.

"Sedangkan GAKUMDU itu bisa melakukan penyidikan dalam ranah  delik pelanggagan. Artinya pidana yang terjadi dilatarbelakangi dari delik yang muncul karena adanya pelanggaran undang-undang PEMILU," uangkapnya.

BAWASLU dan pihak-pihak penyelenggara PEMILU perlu memahami perspektif hukum tentang jenis delik- yang ada. Pahami juga apa yang dimaksud dengan delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan. Ada lagi delik selesai dan delik berlanjut, kemudian delik tunggal dan delik berangkai.

Sumber: