BGN Kembalikan Rp70 Triliun Dana Tak Terserap Program MBG ke Presiden Prabowo

RADARTVNEWS.COM - Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan dana sebesar Rp70 triliun kepada Presiden Prabowo Subianto. Dana tersebut berasal dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi tidak terserap hingga akhir tahun anggaran 2025. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan pengembalian dana ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab serta transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.

Menurut Dadan, tahun ini BGN menerima alokasi anggaran utama sebesar Rp71 triliun dan tambahan dana cadangan sebesar Rp100 triliun. Dari total Rp171 triliun tersebut, sebanyak Rp99 triliun telah terserap untuk berbagai kegiatan MBG di seluruh Indonesia. Sementara sisa Rp70 triliun dikembalikan ke pemerintah karena diperkirakan tidak akan terserap hingga akhir tahun.

“Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” ujar Dadan melalui keterangan tertulis, Senin (14/10). Ia menilai langkah tersebut merupakan wujud komitmen BGN untuk menjaga efisiensi dan akuntabilitas anggaran publik.

Untuk tahun 2026, dukungan pemerintah terhadap BGN akan meningkat signifikan. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp268 triliun, ditambah dana cadangan sebesar Rp67 triliun. Dengan demikian, total dukungan APBN untuk BGN mencapai Rp335 triliun, menjadikannya salah satu lembaga dengan alokasi anggaran terbesar di kabinet Presiden Prabowo.

BACA JUGA:Apa Itu Ultra-Processed Food dan Kenapa BGN Melarangnya di Program MBG

“Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, setiap hari kita akan menyalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun. Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di Badan Gizi Nasional, itu adalah kebutuhan satu hari,” jelas Dadan. Ia menambahkan, skala program MBG membutuhkan dukungan SDM dan sistem yang kuat agar pelaksanaannya berjalan efektif.

Dadan menilai keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga pada tiga pilar utama: sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan sistem pendukung. Ia menjelaskan, seluruh pelaksana lapangan merupakan lulusan Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI) yang memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

BGN mencatat, pembangunan 30.000 unit SPPG di seluruh Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp60 triliun. Namun, Dadan mengakui proses tender pemerintah masih menghadapi sejumlah kendala administratif. Dari alokasi Rp6 triliun untuk pembangunan 1.542 unit SPPG tahun ini, hingga Agustus belum ada yang terealisasi melalui mekanisme tersebut.

Meski begitu, berkat kerja sama dengan mitra daerah, sudah berdiri 11.504 SPPG aktif di seluruh Indonesia. Ribuan satuan pelayanan itu merupakan hasil kolaborasi antara BGN dan para mitra, bukan melalui skema tender. “Kita bersyukur, para mitra berperan besar mempercepat pelaksanaan program di lapangan,” ucap Dadan.

BACA JUGA:BGN Perketat Aturan Usai Ribuan Siswa Keracunan Makan Bergizi Gratis

Saat ini, tercatat ada 30.000 mitra yang tergabung dalam portal resmi BGN. Dari jumlah tersebut, 11.504 mitra telah lolos proses verifikasi, sementara sisanya masih dalam tahap peninjauan. Pemerintah menargetkan hingga akhir 2025 akan berdiri 25.400 SPPG di daerah aglomerasi dan 6.000 SPPG di wilayah terpencil.

“Kehadiran anda adalah kontribusi terbesar dalam program ini. Ini adalah program pertama di Indonesia dan di dunia. Mitra menjadi partner Badan Gizi Nasional yang telah menyukseskan program ini dengan cepat,” tutur Dadan menutup pernyataannya.

Sumber: