Peluang AHY dan Dudung Digadang Isi Jabatan Menko Polhukam yang Ditinggalkan Mahfud MD

RADARTV – Mahfud MD sudah mengemasi barang – barang milik pribadi dari ruang dan rumah dinas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Mahfud telah resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Menko Polhukam langsung kepada Presiden Jokowi.  

Untuk mengisi jabatan lowong tersebut. Sejumlah nama diprediksi masuk bursa calon Menko Polhukam pengganti Mahfud MD yang mundur dari kabinet pimpinan Presiden Joko Widodo. 

Terkuat ada dua nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman bakal mengisi jabatan ini. 

“Banyak spekulasi, seakan-akan penggantinya itu dikaitkan dengan AHY karena Jokowi sempat bertemu dengan AHY,” kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno. 

AHY sangat mempunyai kans besar menjadi Menko Polhukam pengganti Mahfud. Pertama, AHY berpengalaman di militer, salah satu bidang yang dibawahkan oleh Menko Polhukam. 

Pemilihan AHY sebagai menteri Kabinet Indonesia Maju bisa dihitung sebagai rekonsiliasi Partai Demokrat dengan Jokowi. Sekaligus sebagai konsolidasi politik partai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, capres-cawapres yang diyakini didukung kepala negara.

Sebab, dari sejumlah partai politik pendukung Prabowo-Gibran, sejauh ini, hanya Demokrat yang berada di luar pemerintahan. Jikalau kemudian AHY didapuk jadi Menko Polhukam, tentu bacaan politiknya ini bagian dari akomodasi politik, ini bagian dari konsolidasi politik.

Konkretnya jikalau AHY menjadi menko tentu harus dibalas dengan kerja kerja politik agresif, yang mana Demokrat harus all out memenangkan Prabowo-Gibran. 

Pihaknya menilai, Demokrat masih terkesan setengah hati mendukung Prabowo-Gibran. Ini tampak dari baliho-baliho yang dipasang Demokrat, yang kebanyakan hanya menampilkan gambar Prabowo dan tidak menyertakan Gibran. 

Jika AHY ditunjuk sebagai Menko Polhukam, terdapat nilai yang harus dibayar Demokrat berupa dukungan penuh ke Prabowo dan Gibran, yang tidak lain merupakan putra sulung Jokowi. 

“Ini tahun politik, maka apa pun yang didapatkan itu tentu tak ada makan siang gratis, tak ada cek kosong, ada sesuatu yang ingin didapatkan,” kata dia.

Termasuk ada juga kaitan dengan Dudung yang beberapa waktu lalu menyatakan dukungan ke Prabowo-Gibran, capres-cawapres nomor urut 2. 

Namun, selain AHY dan Dudung, Jokowi sangat mungkin menunjuk nama-nama lain dari kalangan partai politik, baik itu kader Partai Golkar, kader Partai Gerindra, kader PAN, maupun kader partai politik lain pendukung Prabowo-Gibran. 

Meski belum dapat dipastikan, Adi yakin, sosok yang dipilih Jokowi bukan berasal dari partai yang tidak satu gerbong dengan pendukung Prabowo-Gibran, baik itu kader PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, PKS, dan kader PPP. 

Sumber: