Kontroversi Bantuan Bencana: Anggota DPR Gerindra Sindir Donasi Warga Rp10 Miliar "Sok Paling-Paling"

RADARTVNEWS.COM - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Endipat Wijaya, menimbulkan kontroversi setelah melontarkan kritik pedas yang menyinggung pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada korban bencana banjir dan longsor di Sumatera. Endipat secara spesifik membandingkan bantuan senilai Rp10 miliar yang diberikan warga dengan bantuan dari negara yang diklaim mencapai triliunan rupiah.

Pernyataan Endipat tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi I DPR bersama dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (8/12). Kritik tersebut ditujukan kepada pihak yang dianggapnya "sok paling-paling" di wilayah bencana.

Politikus Partai Gerindra tersebut secara implisit menuding adanya pihak-pihak yang baru datang satu kali ke wilayah bencana, seperti Aceh, tetapi sudah berlagak paling bekerja. Padahal, menurutnya, negara sudah hadir sejak awal dalam penanggulangan bencana di wilayah tersebut.

Ia menyayangkan adanya narasi yang muncul di masyarakat yang seolah-olah mengesankan bahwa pemerintah tidak hadir di lokasi bencana. Endipat kemudian membandingkan informasi bantuan yang diklaim pemerintah dengan donasi yang dikumpulkan masyarakat.

Endipat secara eksplisit membandingkan donasi warga dengan bantuan yang diberikan negara. Ia menyebutkan bahwa orang per orang hanya mampu menyumbang Rp10 miliar, sementara negara sudah menggelontorkan triliunan rupiah ke Aceh.

BACA JUGA:Aksi Sosial Ferry Irwandi Viral! Donasi Fantastis Rp10,3 Miliar Bikin Netizen Terharu

BACA JUGA:Aksi Solidaritas Puluhan Musisi di Konser “Heal Sumatera” Berhasil Himpun Donasi Rp15 Miliar

Berangkat dari perbandingan tersebut, Endipat lantas meminta Komdigi untuk mengambil tindakan. Ia berharap Kementerian yang dipimpin Meutya Hafid tersebut dapat menggencarkan informasi mengenai kinerja dan bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah secara masif.

Endipat juga mengklaim bahwa pemerintah sudah memberikan bantuan yang maksimal di wilayah yang terdampak bencana. Ia mencontohkan, ada orang yang baru datang ke lokasi dan baru mendirikan satu posko tetapi sudah mengklaim bahwa pemerintah tidak ada, padahal pemerintah telah membangun ratusan posko.

Ia mengharapkan agar Komdigi dapat mengamplifikasi informasi-informasi strategis yang telah dilakukan oleh pemerintah. Tujuannya adalah agar publik mengetahui bahwa kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat, sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang menyudutkan.

Endipat menutup pernyataannya dengan kembali menyindir pihak-pihak yang dianggapnya tidak sebanding dengan kinerja pemerintah. Ia meminta agar Komdigi lebih aktif dan sensitif terhadap isu sensitif nasional, sehingga informasi dari pemerintah tidak kalah viral dibandingkan dengan pihak-pihak yang dianggapnya "sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu".

Pernyataan anggota Komisi I DPR ini menyoroti polemik komunikasi antara kinerja pemerintah dalam penanganan bencana dengan informasi yang beredar di ruang publik, terutama yang datang dari gerakan donasi warga.

Sumber: