Prabowo Lantik 10 Anggota Komisi Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie Jadi Ketua

Rangkaian acara pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”, dilanjutkan pembacaan Keputusan Presiden mengenai pengangkatan anggota Komisi Reformasi Polri. Setelah pembacaan keputusan, para anggota berdiri mengucapkan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.

“Bahwa saya akan setia dan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara,” ucap Presiden Prabowo yang diikuti serentak oleh seluruh anggota komisi.

Usai pengucapan sumpah, prosesi dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan oleh Ketua Komisi, Jimly Asshiddiqie. Presiden kemudian menyalami satu per satu anggota komisi sebagai tanda selamat dan dukungan terhadap tugas yang akan dijalankan.

Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam acara tersebut, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Turut hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Seluruh tamu undangan menyaksikan prosesi pelantikan berlangsung dengan khidmat.

BACA JUGA:Prabowo Lantik 10 Dubes Baru dan 1 Wakil Dubes untuk China

Pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian menjadi salah satu langkah strategis Presiden Prabowo dalam memenuhi aspirasi publik terkait reformasi institusi Polri. Keberadaan komisi ini diharapkan mampu merumuskan langkah konkret untuk memperkuat integritas, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

Gagasan pembentukan komisi tersebut telah muncul sejak akhir Agustus 2025, ketika berbagai kelompok masyarakat menyuarakan pentingnya reformasi Polri secara menyeluruh. Pemerintah menilai kehadiran komisi ini sebagai momentum penting untuk memperkuat tata kelola keamanan nasional berbasis keadilan dan kepercayaan publik.

Sumber: