Bahlil Pastikan Impor Minyak dari AS Siap Dimulai Desember 2025

Rabu 19-11-2025,19:07 WIB
Reporter : MG-Ratu Adzkia Nabila Bernatta
Editor : Jefri Ardi

RADARTVNEWS.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pengiriman minyak dari Amerika Serikat dijadwalkan mulai bergerak pada Desember 2025. Rencana ini menjadi bagian dari penyesuaian kebijakan energi yang saat ini sedang dirumuskan pemerintah bersama lintas kementerian.

Bahlil mengatakan impor tersebut telah masuk dalam agenda utama sektor migas nasional. Menurutnya, ada peluang besar pengiriman minyak dari AS sudah dapat dimulai pada bulan depan. “Minyak kemungkinan besar di Desember ini sudah bisa ada yang start dari sana,” ujarnya.

Ia menambahkan pembahasan mengenai tata kelola impor masih berjalan. Skema yang sedang dipertimbangkan pemerintah akan mencakup mekanisme penugasan, volume, hingga pelaksana di lapangan. “Nanti kita akan lihat skemanya,” tutur Bahlil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Selain minyak mentah, Bahlil menjelaskan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari Amerika Serikat sudah lebih dulu berjalan. Pemerintah memastikan alur suplai LPG dari AS tetap stabil dan mendukung kebutuhan dalam negeri. “Kemudian minyak kemungkinan besar di Desember ini sudah ada yang bisa start,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah menargetkan pembelian 15 juta barel of oil equivalent (BOE) dari AS tanpa proses lelang. Kebijakan ini nantinya akan dijalankan melalui penugasan kepada PT Pertamina (Persero).

Airlangga menegaskan bahwa seluruh penugasan impor migas dari AS akan difokuskan kepada Pertamina untuk menjaga efektivitas dan tata kelola pengadaannya. “Itu nanti penugasannya salah satunya ke Pertamina,” katanya pada Senin (17/11).

BACA JUGA:Wakapolri Soroti Lambatnya Respons Polisi, Akui Warga Lebih Memercayai Damkar

Ia menyampaikan nilai pembelian migas dari Amerika Serikat diperkirakan mencapai US$ 15,5 miliar atau setara Rp 257,3 triliun. Angka tersebut menjadi bagian dari rangkaian negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pemerintah menilai kesepakatan tersebut akan memberikan manfaat strategis bagi stabilitas energi nasional.

Airlangga menjelaskan pembelian komoditas energi tanpa bidding akan diatur dalam peraturan turunan pemerintah. Aturan tersebut akan mengatur ruang lingkup pembelian komersial migas dari perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. “Ya itu artinya dibuka juga kepada pihak lain yang rencana membeli energi dari Amerika,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa proses penandatanganan perjanjian tarif antara Indonesia dan AS ditargetkan dapat dirampungkan sebelum akhir tahun. Pemerintah berharap kesepakatan tersebut menjadi landasan bagi hubungan dagang energi kedua negara. “Tahun ini masih sampai Desember,” ujarnya.

Bahlil pada kesempatan berbeda mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan rencana untuk meningkatkan porsi impor minyak mentah, LPG, dan BBM dari Amerika Serikat hingga mencapai nilai US$ 10 miliar. Kebijakan itu menjadi bagian dari penguatan suplai energi nasional.

Menurut Bahlil, porsi impor LPG dari AS akan dinaikkan secara bertahap hingga mencapai 80%–85%. Ia menuturkan bahwa kebutuhan LPG dalam negeri selama ini sudah dipenuhi melalui impor dari Amerika Serikat sebesar 54%. “Sekarang kan 54% impor LPG dari Amerika,” jelasnya.

Tak hanya LPG, pemerintah juga merancang peningkatan volume minyak mentah dari AS hingga 40% dari total kebutuhan nasional. Bahlil menyebut pembelian minyak dari Amerika Serikat saat ini baru sekitar 4% sehingga masih terbuka ruang besar untuk memperbesar porsinya.

BACA JUGA:Prabowo Resmikan RS Kardiologi Emirates–Indonesia, Soroti Standar Baru Fasilitas Kesehatan

Ia menegaskan penambahan suplai dari AS tidak akan memperbesar total kuota impor nasional. Pemerintah hanya akan memindahkan alokasi impor dari beberapa negara ke pemasok Amerika Serikat. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menambah beban anggaran negara. “Tinggal dipindah saja ke Amerika. Itu tidak membebani APBN dan tak menambah kuota impor,” katanya.

Kategori :