Kunjungan Perdana ke Papua, Menteri Nusron Fokus Sosialisasi Tanah Ulayat dan Serahkan Sertipikat Rumah Ibadah

RADARTVNEWS.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja perdananya ke Provinsi Papua pada Rabu (19/11/2025). 

Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat layanan pertanahan sekaligus menjalin sinergi lebih erat dengan pemerintah daerah di Tanah Papua.

Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, menyampaikan bahwa seluruh agenda telah dipersiapkan dengan matang. “Semoga tidak ada halangan, Pak Menteri Nusron akan berada di Papua untuk menjalankan agenda-agenda strategisnya mulai besok,” ujarnya di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Fokus Sosialisasi Tanah Ulayat

Setibanya di Papua, agenda pertama Menteri Nusron adalah sosialisasi pengadministrasian tanah ulayat. Program ini menjadi perhatian khusus kementerian mengingat tanah ulayat merupakan identitas sekaligus aset penting masyarakat hukum adat Papua.

ilustrasi -Foto : Ist-

“Pak Menteri ingin memastikan bahwa proses administrasi tanah ulayat berjalan transparan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat,” kata Shamy. Sosialisasi tersebut diharapkan dapat menjadi ruang dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan masyarakat adat untuk menyamakan pemahaman terkait pengelolaan dan perlindungan tanah ulayat.

BACA JUGA:Percepat Penyelesaian Masalah Tanah dan Ruang, Menteri Nusron Gelar Rakor Bersama Kepala Daerah se-Sulsel

BACA JUGA:Viral! Patung Soekarno di Indramayu Miring Akibat Tenda Roboh

Rapat Koordinasi Dengan Kepala Daerah

Usai sosialisasi, Menteri Nusron dijadwalkan memimpin rapat koordinasi pertanahan bersama gubernur dan para kepala daerah setempat. Rapat ini digelar untuk memperkuat kolaborasi lintas pemerintah, terutama dalam penyelesaian persoalan pertanahan, perencanaan tata ruang, serta memastikan percepatan layanan pertanahan di Papua berjalan efektif.

Menurut Shamy Ardian, rapat tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Menteri Nusron dalam rangka mengedepankan keterbukaan dan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. “Ini wujud komitmen Kementerian ATR/BPN untuk memberikan pelayanan terbaik sekaligus kepastian hukum bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat di Papua,” jelasnya.

Serahkan Sertipikat Gereja

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya, Menteri Nusron juga akan menyerahkan sertipikat rumah ibadah berupa gereja. Penyerahan ini merupakan bagian dari percepatan program sertipikasi rumah ibadah yang tengah digencarkan kementerian, dengan tujuan memberikan kepastian status hukum atas aset-aset keagamaan.

Sumber: