Gubernur Lampung Gerak Cepat Atasi Dugaan Illegal Logging di Pesbar, Pemerintah Siagakan Penanganan Menyeluruh

RADARTVNEWS.COM - Dugaan praktik illegal logging di kawasan Pesisir Barat memicu perhatian serius Pemerintah Provinsi Lampung, terutama karena temuan tersebut muncul bersamaan dengan peringatan cuaca ekstrem dari BMKG Lampung mengenai potensi badai dan hujan sangat lebat pada 7–9 Desember. Kombinasi dua faktor ini meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir, banjir bandang, hingga tanah longsor di wilayah yang selama ini dikenal memiliki kontur lahan curam dan rawan erosi.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal merespons cepat laporan tersebut dengan memerintahkan jajarannya di Pemerintah Provinsi Lampung untuk melakukan koordinasi intensif bersama Kepolisian Daerah Lampung. Langkah awal dilakukan dengan pendalaman temuan lapangan, penelusuran titik-titik yang diduga menjadi lokasi pembalakan liar, serta peningkatan pengawasan jalur peredaran kayu ilegal. Rahmat menegaskan bahwa setiap bentuk kejahatan kehutanan harus ditindak tegas karena kerusakan hutan secara langsung meningkatkan risiko bencana, terutama saat intensitas hujan ekstrem diprediksi mencapai puncaknya.

Dalam instruksinya, Gubernur meminta Polda Lampung mempercepat proses penyelidikan dan memastikan tidak ada pihak yang menghambat penegakan hukum. Pemerintah provinsi juga mengarahkan agar pos-pos pengawasan hutan meningkatkan frekuensi patroli, baik di daratan maupun melalui pemantauan udara untuk memetakan area dengan tutupan vegetasi yang rusak. Menurut Rahmat Mirzani Djausal, penanganan illegal logging harus dilakukan menyeluruh, mulai dari pelaku pembalakan, jaringan pemasok, hingga penadah yang selama ini kerap lolos dari pengawasan.

Selain penindakan hukum, pemerintah menyiapkan langkah pencegahan dan pemulihan kawasan hutan. Program reboisasi di area kritis akan dipercepat, perizinan terkait pemanfaatan kawasan hutan diperketat, dan partisipasi masyarakat adat serta kelompok penjaga hutan akan diperkuat agar laporan aktivitas mencurigakan bisa segera diterima pemerintah. Pemprov juga tengah merumuskan pembaruan peta kerawanan hutan dengan melibatkan akademisi dan lembaga lingkungan untuk menutup celah penyalahgunaan lahan.

BACA JUGA:Tongkang Bermuatan 4.800 Kubik Kayu Asal Sumbar Terdampar di Pesisir Barat, Kayu Rusak Perahu Nelayan

BACA JUGA:Sebut Kelapa Sawit sebagai Karunia, Prabowo Dorong Pemanfaatan Sawit untuk BBM

Respons cepat Gubernur Rahmat Mirzani Djausal juga berfokus pada mitigasi dampak cuaca ekstrem. Seluruh bupati dan wali kota di Lampung diminta meningkatkan kesiapsiagaan dengan menyiagakan alat berat, memperketat pemantauan di daerah rawan longsor dan banjir, serta memastikan jalur evakuasi dapat diakses kapan pun dibutuhkan. Menurutnya, kondisi hutan yang rusak akan memperbesar dampak cuaca ekstrem sehingga penanganan illegal logging merupakan langkah penting untuk mencegah bencana jangka pendek maupun jangka panjang.

BMKG Lampung sebelumnya telah memperingatkan adanya potensi hujan sangat lebat disertai angin kencang dan badai pada 7–9 Desember. Dalam kondisi tersebut, kawasan hutan yang kehilangan tutupan vegetasi tidak mampu menahan limpasan air, sehingga meningkatkan peluang banjir mendadak dan pergerakan tanah.

Pemerintah Provinsi Lampung mengimbau masyarakat tetap waspada, khususnya yang tinggal di bantaran sungai, lereng bukit, dan wilayah dengan riwayat bencana hidrometeorologi. Warga juga diminta segera melapor bila melihat aktivitas yang diduga terkait pembalakan liar, seperti keluar-masuk kendaraan pengangkut kayu mencurigakan atau perubahan drastis pada kondisi hutan sekitar pemukiman. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh laporan masyarakat akan ditindaklanjuti.

Dengan langkah cepat menindak illegal logging dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem, Pemprov Lampung di bawah kepemimpinan Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmennya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi keselamatan masyarakat dari ancaman bencana yang berpotensi membesar.

Sumber: