Program MBG Rawan Keracunan, Mendagri Tito Tunjuk Pemda Jadi Garda Terdepan

RADARTVNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa penanganan awal kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah (Pemda). Ia menekankan, Pemda memiliki fasilitas lengkap untuk penanganan darurat, mulai dari rumah sakit, ambulans, hingga tenaga kesehatan.

“Yang merawat mereka pasti, kalau terjadi insiden yang pertama kali adalah dari otoritas daerah setempat seperti Pemda, (yang) punya rumah sakit, punya ambulans, kemudian punya tenaga kesehatan, (sistem) emergency,” kata Tito, Kamis (25/9/2025).

Tito menjelaskan, meski Pemda menjadi garda terdepan saat terjadi insiden, pengambilan keputusan terkait program MBG tetap berada di Badan Gizi Nasional (BGN). “Prinsip utamanya, daerah itu hanya ingin membantu, tapi pengambil keputusannya tetap dari BGN,” ujarnya.

BACA JUGA:Keracunan MBG di Ketapang, Menu Ikan Hiu Goreng Jadi Sorotan Besar

Kemendagri Fasilitasi BGN di Daerah 3T

Untuk memperkuat program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini, Kemendagri memfasilitasi kerja sama antara BGN dan Pemda, terutama di 62 daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Tito menyebut Kepala BGN Dadan Hindayana telah menugaskan perwakilan BGN di setiap provinsi dan kabupaten/kota untuk berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) setempat. Satgas ini berfungsi menjembatani Pemda dengan BGN dalam mengevaluasi pelaksanaan MBG di daerah masing-masing.

Selain itu, Kemendagri juga telah membantu pembentukan 141 Satgas MBG di seluruh Indonesia, termasuk di daerah 3T. Satgas ini bekerja sama dengan BGN untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi tulang punggung distribusi makanan bergizi.

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Akan Alihkan Anggaran MBG Jika Tak Terserap Maksimal

Inisiatif Pemda dalam Pengawasan MBG

Tito menilai keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, melainkan juga peran aktif Pemda di lapangan. Sejumlah daerah pun mengambil langkah konkret untuk mendukung program ini.

Di Indramayu, Bupati Lucky Hakim menekankan perlunya sinergi lebih erat karena pengawas gizi berada langsung di bawah BGN. Di Sulawesi Barat, Gubernur Suhardi Duka turun langsung ke sekolah mengecek kualitas menu MBG. Sementara di Kepulauan Riau, Gubernur Ansar Ahmad membentuk Pokja MBG, menyediakan lahan dapur SPPG, dan melibatkan TNI, PKK, hingga koperasi agar anak di pulau kecil tetap terlayani.

Tak hanya itu, Pemkot Serang membentuk Satgas khusus agar program menjangkau PAUD hingga kelompok rentan. Di Kuningan, Bupati Dian Rachmat Yanuar menyebut Satgas MBG sebagai investasi besar generasi emas. Sedangkan di Jayapura, Bupati Yunus Wonda mendorong warganya menanam sayur, jagung, hingga beternak agar MBG juga mengangkat ekonomi lokal.

BACA JUGA:Korban Keracunan Program MBG di Bandung Barat Tembus 842 Orang dalam Tiga Hari

Sumber: