Gubernur KDM Kirim Puluhan Siswa ke Barak Militer, Langsung Mendapat Protes

Ia juga menekankan pentingnya melibatkan psikolog dan psikiater dalam menangani siswa bermasalah.

 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menambahkan bahwa sebelum melaksanakan program ini, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam dan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan. 

 

Meskipun ia mengakui bahwa pendekatan militer dapat membangun kedisiplinan dan nasionalisme, ia khawatir program ini bisa memberikan beban tambahan pada siswa dan tidak sesuai dengan sistem pendidikan formal.

 

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), Itje Chodidjah, mengusulkan agar pemerintah lebih memprioritaskan perbaikan kualitas guru dan sistem pendidikan di sekolah-sekolah. 

 

"Penting untuk memperbaiki kualitas pendidikan di sekolah dan meningkatkan keterampilan guru dalam menangani siswa. Dari pada membawa siswa ke barak militer, lebih baik memperbaiki kualitas pengajaran di dalam kelas," katanya.

 

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa meskipun siswa yang mengikuti program ini tidak akan kehilangan status sebagai pelajar, mereka tidak akan mengikuti pelajaran formal selama berada di barak. Partisipasi dalam program ini hanya akan dilakukan dengan persetujuan orang tua. 

 

Brigjen TNI Wahyudana, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, juga menegaskan bahwa pengiriman siswa ke barak militer akan dilakukan hanya dengan persetujuan dari orang tua dan pihak sekolah, dengan prioritas diberikan pada siswa yang terlibat dalam tawuran, geng motor, atau yang perilakunya sudah sulit dikendalikan.

 

Program ini akan dilaksanakan secara bertahap dan dimulai di daerah-daerah yang sudah siap serta dianggap rawan. 

Sumber: