BANNER HEADER DISWAY HD

MK Tegaskan Anggota Polri Harus Lepas Status Aktif Jika Ingin Duduki Jabatan Sipil

Kamis 13-11-2025,19:10 WIB
Reporter: MG-Ratu Adzkia Nabila Bernatta|
Editor: Jefri Ardi
MK Tegaskan Anggota Polri Harus Lepas Status Aktif Jika Ingin Duduki Jabatan Sipil

Mahkamah Konstitusi--istimewa

Putusan MK ini menegaskan kembali prinsip pemisahan fungsi kepolisian dari jabatan sipil. Keputusan tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh aparatur negara.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait

Polri Kembali Kirim 5,9 Ton Bantuan untuk Korban Banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Peristiwa

4 hari

Polri Salurkan Bantuan Banjir di Taput dan Tapteng Lewat Airdrop Akibat Akses Terputus

Nasional

4 hari

Komisi III DPR Usul Korlantas Jadi Balantas, Dipimpin Jenderal Bintang 3

Nasional

1 minggu

MK Tolak Usulan Pemilih Bisa Pecat Anggota DPR, Recall Tetap Hak Parpol

Hukum dan Kriminal

1 minggu

MK: Pemilih Dapat Ajukan Keberatan ke Parpol Jika Anggota DPR Dinilai Tidak Layak

Nasional

1 minggu

MK Diminta Hapus Aturan yang Dinilai Buka Peluang Polisi Aktif Isi Jabatan Sipil

Nasional

1 minggu

Kasus Alvaro Jadi Alarm, DPR Desak Polisi Lebih Gesit Tangani Kasus Penculikan Anak

Hukum dan Kriminal

1 minggu

Komisi Reformasi Polri Ajak Masyarakat Sampaikan Saran Lewat WA dan Email Resmi

Nasional

2 minggu

Jaringan Teror Sasar Anak Lewat Platform Digital, Densus 88 Amankan Lima Perekrut

Hukum dan Kriminal

2 minggu

MK Batasi Penguasaan Tanah di IKN, Tidak Bisa Langsung 190 Tahun

Nasional

2 minggu

Brigjen Hendra Kurniawan Tak Jadi Dipecat, Hanya Demosi 8 Tahun dari Polri

Hukum dan Kriminal

3 minggu

MK Tegaskan Anggota Polri Harus Lepas Status Aktif Jika Ingin Duduki Jabatan Sipil

Hukum dan Kriminal

3 minggu

Penerimaan 2.000 Kuota Bintara Brimob Polri Resmi Dibuka 10-18 November 2025

Nasional

3 minggu

Prabowo Lantik 10 Anggota Komisi Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie Jadi Ketua

Nasional

3 minggu

MK Wajibkan DPR Hadirkan 30 Persen Ketersediaan Perempuan di Setiap AKD

Nasional

1 bulan