RADARTVNEWS.COM - Pemerintah Thailand menyiapkan kompensasi sebesar 2 juta Baht atau sekitar Rp1 miliar bagi warga yang meninggal akibat banjir besar di wilayah selatan, khususnya di Songkhla. Kebijakan ini diberlakukan agar bantuan dapat diterima keluarga korban secara cepat tanpa hambatan administratif panjang.
Keputusan tersebut ditetapkan setelah rapat Pusat Operasi Krisis Banjir Darurat (EFCOC) pada Senin (1/12) waktu setempat, yang menyepakati pemangkasan prosedur birokrasi dalam pencairan dana. Pemerintah mengutamakan percepatan bantuan sebagai respon atas kondisi darurat yang memerlukan penanganan segera.
Pengumuman resmi disampaikan usai pertemuan di Government House yang dipimpin oleh juru bicara pemerintah dan EFCOC, Siripong Angkasakulkiat. Ia menegaskan bahwa Songkhla berstatus darurat sehingga keluarga korban jiwa berhak menerima santunan penuh tanpa melalui tahapan administratif yang biasa diberlakukan.
Pemerintah memastikan bantuan diberikan tanpa keharusan menyerahkan dokumen tertulis yang rumit. Proses verifikasi dilakukan langsung oleh instansi terkait agar keluarga korban dapat segera menerima dana setelah identitas diverifikasi secara digital.
Siripong menjelaskan bahwa kompensasi senilai 2 juta Baht hanya berlaku untuk korban meninggal di Songkhla. Untuk wilayah lain yang terdampak banjir, bantuan tetap disalurkan melalui mekanisme standar Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana (DDPM) sesuai aturan yang berlaku.
BACA JUGA:Banjir Besar di Thailand Tewaskan 162 Warga, Kepala Distrik Dicopot dari Jabatan
Kebijakan pemangkasan birokrasi ini diputuskan setelah Perdana Menteri Anutin Charnvirakul meninjau banjir di Hat Yai dan menerima keluhan warga terkait lambatnya administrasi bantuan. Ia kemudian menginstruksikan EFCOC mempercepat pencairan kompensasi tanpa berkas fisik.
Anutin juga memerintahkan DDPM menggunakan peta banjir digital dan data pendaftaran penduduk online sebagai dasar verifikasi. Digitalisasi tersebut diharapkan menggantikan proses manual yang selama ini memerlukan dokumen cetak dan antrean administrasi.
“Selama dua hari pertama setelah air banjir surut, beberapa kantor lokal masih meminta kartu identitas dan pendaftaran rumah tangga dari korban dan keluarga mereka karena belum menerima instruksi terbaru dari pemerintah pusat,” kata Siripong.
Selain santunan, pemerintah menugaskan lembaga terkait mempercepat pemulihan fasilitas publik. Layanan air keran di Hat Yai ditargetkan pulih pada Rabu (3/12) sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas normal.
EFCOC juga mengarahkan otoritas daerah mempercepat pembersihan jalan dan pengangkutan sampah. Pemerintah menargetkan warga bisa kembali ke rumah dalam tujuh hari dan pemulihan kota selesai maksimal dua minggu.
BACA JUGA:PM Thailand Minta Maaf Setelah Banjir Parah, Korban Tewas Capai 170 Orang
Sebelumnya, pemerintah pusat mencopot bupati Hat Yai dan memindahkan kepala polisi setempat akibat dinilai kurang responsif terhadap banjir. Reuters melaporkan, warga tidak menerima peringatan dini yang memadai ketika air mulai meluap.
Banjir ini membuat PM Anutin menyampaikan permohonan maaf atas kurangnya perlindungan negara terhadap warga terdampak. Ia berkomitmen memperbaiki sistem mitigasi dan peringatan bencana agar penanganan ke depan lebih optimal.
Siripong menambahkan, dokter pemerintah akan menilai korban meninggal akibat komplikasi tidak langsung terkait banjir untuk menentukan kelayakan menerima santunan. Besaran bantuan untuk daerah selain Songkhla akan diatur EFCOC dan DDPM dalam kebijakan lanjutan.