RADARTVNEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, terutama terkait proses pembebasan lahan. Penyelidikan ini berfokus pada indikasi adanya keuntungan tidak sah yang diperoleh oknum tertentu melalui penggelembungan harga. Lembaga antikorupsi itu menegaskan bahwa langkah penegakan hukum tidak akan menghambat layanan operasional Whoosh. KPK memastikan proses berjalan secara hati-hati agar kepentingan publik tetap terjaga.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa dugaan penyimpangan berhubungan dengan praktik pengadaan lahan yang dianggap tidak wajar. Ia mencontohkan kondisi ketika harga tanah seharusnya berada pada titik tertentu namun melonjak berkali lipat tanpa dasar yang sah. Kenaikan tersebut dinilai merugikan negara karena anggaran pembelian lahan menjadi jauh lebih besar. Asep menegaskan bahwa negara berhak meminta pengembalian kerugian apabila praktik tersebut terbukti.
Asep menjelaskan bahwa fokus penyelidikan bukan pada keseluruhan proses proyek, melainkan bagian yang berkaitan langsung dengan pembebasan lahan. KPK menduga terdapat pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan proyek besar ini untuk memperoleh keuntungan pribadi. Indikasi itu masih perlu ditelusuri lebih jauh melalui permintaan data, verifikasi, dan klarifikasi. KPK menegaskan penyelidikan dilakukan secara profesional sesuai prosedur.
Meskipun demikian, KPK belum dapat mengungkapkan secara rinci wilayah mana yang menjadi titik dugaan terjadinya penyimpangan. Asep menyebut beberapa kemungkinan lokasi mulai dari area Jakarta hingga Bandung, termasuk wilayah Halim maupun Tegalluar. Ia menekankan bahwa informasi tersebut baru akan disampaikan ketika penyelidikan mencapai tahap yang memungkinkan untuk dipublikasikan. KPK meminta masyarakat bersabar menunggu perkembangan selanjutnya.
Menurut Asep, langkah penyelidikan ini bertujuan melindungi keuangan negara dari potensi kerugian besar akibat manipulasi harga lahan. Pemerintah seharusnya membayar sesuai nilai wajar, bukan angka berlebih yang tidak memiliki dasar pertanggungjawaban. Jika ditemukan unsur kesengajaan untuk menggelembungkan harga, oknum terkait wajib mengembalikan selisih dana tersebut. KPK ingin memastikan tata kelola anggaran tetap transparan.
BACA JUGA:Presiden Prabowo Subianto Siap Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, Begini Rincian Terbarunya
Sementara itu, pihak Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) melalui General Manager Corporate Secretary, Eva Chairunisa, menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. KCIC menegaskan komitmen mereka untuk bersikap kooperatif dan memberikan informasi yang diperlukan aparat penegak hukum. Perusahaan memastikan kegiatan operasional dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal. KCIC menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kepada KPK.
Isu dugaan korupsi proyek Whoosh sebelumnya juga mencuat setelah pernyataan Mahfud MD di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025. Dalam video tersebut, Mahfud mengungkap adanya perbandingan signifikan antara biaya per kilometer proyek kereta cepat di Indonesia dan di China. Ia menyoroti disparitas angka yang sangat besar dan mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas kenaikan tersebut. Pernyataan itu memicu perhatian publik terhadap transparansi proyek.
Mahfud menegaskan bahwa angka peningkatan biaya perlu ditelusuri agar jelas ke mana dana tersebut dialirkan. Ia menilai mark up itu harus diinvestigasi secara menyeluruh untuk memastikan tidak terjadi manipulasi anggaran. Mahfud mempersilakan KPK mengambil langkah hukum jika ditemukan indikasi kuat adanya korupsi. Pernyataan tersebut kemudian menjadi salah satu pemicu diskusi publik terkait proyek Whoosh.
Terkait hal itu, KPK pada 16 Oktober 2025 mengimbau Mahfud untuk membuat laporan resmi mengenai dugaan penyimpangan tersebut. Komunikasi antara Mahfud dan KPK berlangsung secara terbuka hingga akhirnya Mahfud menyatakan siap dipanggil memberikan keterangan. Komitmen Mahfud untuk terbuka dan siap memberikan data dinilai dapat memperkuat proses penegakan hukum. KPK menyambut baik keterlibatan pihak yang ingin membantu mengurai masalah.
Pada 26 Oktober 2025, Mahfud mengonfirmasi kesediaannya untuk hadir dan memberikan informasi tambahan kepada KPK. Ia menyatakan tidak keberatan menjelaskan detail temuan dan analisis yang pernah disampaikan sebelumnya. Kesiapan ini menunjukkan dukungan terhadap transparansi penggunaan anggaran negara dalam proyek infrastruktur besar. Mahfud menilai pengawasan publik sangat penting dalam proyek strategis.
BACA JUGA:DPR Desak Pemerintah Jelaskan Siapa Talangi Kerugian Proyek “Whoosh”
Sehari setelahnya, pada 27 Oktober 2025, KPK mengumumkan bahwa dugaan korupsi terkait proyek Whoosh telah masuk tahap penyelidikan sejak awal 2025. Langkah ini menandakan bahwa proses hukum telah berjalan lebih dahulu sebelum informasi berkembang di publik. KPK memastikan proses berlangsung secara sistematis dengan mempertimbangkan berbagai bukti dan temuan awal. Lembaga tersebut juga berkomitmen menyampaikan hasil resmi setelah pemeriksaan tuntas.
Hingga kini, KPK masih menelusuri data, memeriksa dokumen, dan mengidentifikasi potensi pihak terlibat. Proses penyelidikan terus berlanjut dengan fokus utama pada kejelasan angka, proses, dan dasar perhitungan yang digunakan dalam pembebasan lahan. KPK menegaskan bahwa penyelesaian kasus ini diperlukan demi keadilan dan efisiensi penggunaan anggaran negara. Lembaga antikorupsi tersebut memastikan akan mengumumkan perkembangan signifikan kepada publik secara bertahap.