RADARTVNEWS.COM - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menghadirkan kebijakan baru. Kali ini, fokusnya adalah menarik dana dolar milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang tersimpan di luar negeri agar kembali diparkir di dalam negeri. Rencana ini diungkapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025) malam.
Pemerintah berencana menyiapkan skema insentif berbasis mekanisme pasar (market-based), bukan melalui paksaan. “Kira-kira akan ada insentif di mana orang Indonesia lebih suka simpan uang dolar di sini dibanding di luar. Jadi kita menjaga itu dengan memberikan insentif yang menarik, sehingga mereka enggak usah capek-capek kirim dolarnya ke luar,” ujar Purbaya.
Program insentif ini masih dalam tahap finalisasi dan ditargetkan bisa diluncurkan dalam waktu sekitar satu bulan ke depan. Menurut Purbaya, setiap bulan terjadi aliran dana dalam jumlah besar dari Indonesia ke luar negeri, khususnya ke negara-negara di kawasan Asia. Apabila dana tersebut bisa ditahan agar berputar di dalam negeri, cadangan devisa Indonesia akan lebih kuat, sementara perbankan domestik memiliki pasokan dolar lebih banyak.
“Kalau kita bisa jaga masuk ke sini, cadangan devisa kita akan lebih besar lagi dan perbankan kita punya suplai dolar lebih banyak. Proyek-proyek hilirisasi yang biasanya perlu dolar financing bisa dibiayai dari dana dalam negeri dengan bunga yang cukup baik. Yang untung juga perbankan dalam negeri sendiri,” jelas Purbaya.
Minat investor untuk menempatkan dolar di dalam negeri tidak hanya bergantung pada tingkat imbal hasil (yield), tetapi juga pada stabilitas ekonomi dan prospek penguatan rupiah. “Walaupun yield selisihnya lebih dikit dibanding di luar, tapi kalau stabil dan ada potensi penguatan nilai tukar, mereka akan masuk. Selama kita bisa ciptakan prospek pertumbuhan ekonomi yang bagus, uang akan masuk ke sini,” tambahnya.
BACA JUGA:Dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa Atas Sengketa Tutut Soeharto Yang Memanas di PTUN
Purbaya menegaskan, rencana penarikan dolar WNI dari luar negeri sepenuhnya bersifat sukarela. Pemerintah tidak akan memaksa masyarakat menaruh dolarnya di Indonesia seperti halnya devisa hasil ekspor (DHE). “Ini betul-betul market-based, kalau saya kan orang market. Jadi ya pasti market-based, bukan memaksa orang, tapi akan memberikan (insentif), ini masih belum matang ya,” pungkasnya.
Rencana kebijakan ini muncul setelah pemerintah mencatat banyak WNI menaruh uang dolar AS di luar negeri. “Saya baru tahu juga bahwa ternyata setiap bulan banyak yang kirim (dollar) ke luar negara orang Indonesia. Uang-uangnya utamanya ke beberapa negara di kawasan sini. Jadi kita akan mencegah itu dengan memberikan insentif yang menarik, sehingga mereka enggak usah capek-capek kirim dollarnya ke luar,” ungkap Purbaya.
Pembahasan terkait insentif ini telah dilakukan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Meski masih harus didetailkan, Purbaya optimistis kebijakan tersebut dapat diterapkan dalam satu bulan mendatang. “Kalau saya lihat rencananya cukup bagus sekali. Jadi kemungkinan bisa dijalankan dalam waktu mungkin satu bulan ke depan,” katanya.
Dengan rencana ini, pemerintah berharap proyek-proyek dalam negeri yang membutuhkan pembiayaan dolar bisa tersokong dari dana domestik. Selain itu, perbankan nasional akan mendapat manfaat dari suplai dolar yang lebih stabil, sementara investor domestik tetap menikmati keuntungan dari insentif yang ditawarkan.
Purbaya menutup penjelasannya dengan menegaskan prinsip sukarela dari kebijakan ini. Insentif yang diberikan diharapkan cukup menarik bagi masyarakat untuk menahan aliran dolar di luar negeri. Dengan demikian, program ini tetap market-based dan tidak memaksa WNI untuk memarkirkan dolarnya di Indonesia.
BACA JUGA:Dorong Perekonomian, Menkeu Purbaya Salurkan Rp 200 Triliun ke Enam Bank Nasional