Kemendagri: Penggunaan Fotokopi e-KTP Berpotensi Melanggar Privasi Data

‎RADARTVNEWS.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti masih tingginya penggunaan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP dalam berbagai proses administrasi di Indonesia. Praktik yang selama ini dianggap biasa tersebut dinilai memiliki potensi pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi apabila dilakukan tanpa pengawasan dan sistem keamanan yang memadai.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri menjelaskan bahwa e-KTP merupakan dokumen identitas resmi yang memuat berbagai informasi penting masyarakat. Data yang tercantum di dalamnya meliputi nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, alamat, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, hingga informasi lainnya yang bersifat pribadi. Karena itu, penyebaran salinan e-KTP secara sembarangan dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan data.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus penyalahgunaan identitas pribadi semakin sering ditemukan. Data dari e-KTP diketahui kerap digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai tindak penipuan, seperti pendaftaran pinjaman online ilegal, pembuatan akun palsu, hingga tindakan kriminal berbasis identitas digital. Kondisi tersebut membuat perlindungan data pribadi menjadi perhatian serius pemerintah.

Kemendagri menilai penggunaan fotokopi e-KTP secara berlebihan sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan sistem layanan digital saat ini. Banyak instansi pemerintah maupun perusahaan swasta sebenarnya telah memiliki akses sistem verifikasi data elektronik yang dapat digunakan tanpa harus meminta salinan fisik identitas masyarakat. Namun, kebiasaan meminta fotokopi e-KTP masih terus dilakukan dalam berbagai layanan, mulai dari administrasi perbankan, registrasi kartu seluler, penyewaan kendaraan, hingga pendaftaran layanan tertentu.

Menurut Kemendagri, pengumpulan data identitas masyarakat harus dilakukan secara terbatas dan hanya untuk kebutuhan tertentu. Setiap lembaga atau penyedia layanan yang meminta data masyarakat juga wajib menjaga keamanan serta kerahasiaan informasi yang diterima. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat penerapan perlindungan data pribadi di Indonesia.

Masyarakat juga diminta untuk lebih berhati-hati ketika menyerahkan fotokopi e-KTP kepada pihak lain. Warga diimbau memastikan bahwa dokumen hanya diberikan kepada lembaga resmi dan memiliki tujuan penggunaan yang jelas. Selain itu, masyarakat disarankan menambahkan tanda khusus pada salinan e-KTP, seperti tulisan mengenai tujuan penggunaan dokumen, agar tidak mudah disalahgunakan untuk kepentingan lain.

Kemendagri turut mengingatkan masyarakat agar tidak mengunggah atau membagikan foto e-KTP di media sosial maupun aplikasi pesan singkat. Kebiasaan tersebut dinilai sangat berisiko karena data pribadi dapat dengan mudah diakses dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di era digital saat ini, kebocoran data dapat terjadi dengan cepat dan berdampak luas terhadap keamanan identitas seseorang.

Pemerintah terus mendorong transformasi layanan administrasi berbasis digital guna mengurangi penggunaan dokumen fisik, termasuk fotokopi e-KTP. Sistem verifikasi elektronik dinilai lebih aman karena dapat meminimalkan penyebaran data pribadi secara langsung. Selain itu, digitalisasi layanan juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan data masyarakat.

Kemendagri menegaskan bahwa perlindungan data pribadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh pihak yang mengelola dan menggunakan data masyarakat. Kesadaran bersama diperlukan agar informasi pribadi warga negara tetap aman dan tidak mudah disalahgunakan. Dengan meningkatnya ancaman kejahatan digital, masyarakat diharapkan semakin bijak dalam menjaga dokumen kependudukan dan memahami pentingnya perlindungan data pribadi di kehidupan sehari-hari. (*)

BACA JUGA: Pemkot Bandar Lampung Targetkan Masterplan Penanganan Banjir Rampung dan Terintegrasi Tahun Ini

Sumber: