Hamas Pastikan Tak Akan Pimpin Gaza Setelah Perang, Tapi Tetap Jadi Bagian Palestina

RADARTVNEWS.COM - Kelompok Hamas memastikan tidak akan mengambil bagian dalam pemerintahan di Jalur Gaza setelah perang berakhir. Meski begitu, Hamas menegaskan akan tetap menjadi bagian penting dari struktur politik dan sosial Palestina di masa depan.

Pernyataan ini diungkapkan oleh seorang sumber yang dekat dengan komite negosiasi Hamas, tak lama setelah gencatan senjata diberlakukan. Saat ini, Hamas dan Israel tengah membahas 20 poin rencana perdamaian yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakhiri konflik yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Dalam rencana tersebut, Hamas diminta melucuti seluruh persenjataannya dan tidak lagi mengelola pemerintahan Gaza pascaperang. Kesepakatan ini disebut akan menjadi awal dari era baru bagi masyarakat Gaza, di mana pemerintahan dijalankan secara lebih teknokratis dan terbuka.

Seorang sumber Hamas mengatakan kepada AFP, Senin (13/10), bahwa keputusan tersebut menunjukkan komitmen kelompok itu untuk tidak lagi memimpin Gaza, meskipun tetap berperan penting dalam tatanan Palestina.

“Bagi Hamas, pemerintahan Jalur Gaza merupakan isu yang sudah selesai. Hamas tidak akan berpartisipasi sama sekali dalam fase transisi, yang berarti telah melepaskan kendali atas Jalur Gaza, tetapi tetap menjadi bagian fundamental dari struktur Palestina,” ujar sumber itu kepada AFP.

BACA JUGA:Ribuan Warga Gaza Sambut Pulang Ratusan Tahanan Palestina yang Dibebaskan Israel

Berbeda dengan situasi sebelumnya yang kerap diwarnai perbedaan pandangan, kali ini para pemimpin senior Hamas disebut kompak menyetujui keputusan tersebut. Bahkan dalam isu sensitif seperti perlucutan senjata, tidak ada perpecahan internal di tubuh Hamas.

Menurut sumber tersebut, Hamas telah menyetujui gencatan senjata jangka panjang. Seluruh persenjataan kelompok itu tidak akan digunakan selama periode tersebut, kecuali bila Israel melancarkan serangan ke Gaza. Langkah ini menjadi bentuk kesediaan Hamas menjaga stabilitas keamanan di wilayah itu.

Namun, pejabat Hamas lainnya menilai perlucutan senjata sepenuhnya masih sulit dilakukan. Dalam rencana perdamaian Trump, poin pertama menekankan agar Gaza menjadi “zona bebas teror” yang dideradikalisasi dan tidak menimbulkan ancaman bagi negara tetangga, serta seluruh infrastruktur militer Hamas dihancurkan.

Berdasarkan rencana tersebut, pemerintahan sementara di Gaza akan dijalankan oleh komite teknokratis dan apolitis yang bertugas mengelola layanan publik sehari-hari. Hamas bersama sejumlah faksi Palestina telah mengajukan 40 nama calon anggota komite tersebut, tanpa satu pun berasal dari Hamas.

“Hamas, bersama dengan faksi-faksi lainnya, telah mengajukan 40 nama. Sama sekali tidak ada veto terhadap nama-nama tersebut, dan tidak satu pun dari nama-nama itu berasal dari Hamas,” kata sumber itu menegaskan.

BACA JUGA:Prabowo Bertolak ke Mesir Hadiri KTT Perdamaian Gaza-Palestina

Presiden Trump menyebut bahwa Hamas telah mendapatkan izin terbatas untuk menjalankan operasi keamanan internal selama masa gencatan senjata. Kebijakan itu bertujuan menjaga ketertiban dan mencegah kekacauan di wilayah Gaza yang porak-poranda akibat perang.

“Mereka memang ingin menghentikan masalah, dan mereka telah terbuka tentang hal tersebut, dan kami memberikan mereka persetujuan untuk periode waktu tertentu,” ujar Trump kepada wartawan di pesawat Air Force One saat menuju Israel.

Sumber: