Konflik Satwa Liar – Manusia : BKSDA Bengkulu SKW Geram Disebut Lepas Tanggungjawab

RADARTV - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu SKW III Lampung geram karena disebut lepas tanggung jawab dan tak serius tangani mitigasi konflik satwa Harimau Sumatra, di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.

Sebelumnya, tokoh masyarakat Suoh – Bandar negeri Suoh (BNS) sekaligus anggota DPRD Lampung Barat Sugeng Hari Kinaryo Adi menyatakan BKSDA tidak pernah serius menangani konflik satwa di Kecamatan Suoh dan BNS.

Sugeng merupakan tokoh setempat dan aktiv dalam upaya mitigas konflik satwa, baik Harimau, Gajah dan yang semisalnya.

Saat ini upaya penanganan konflik satwa dan manusia hanya dilakukan oleh tim gabungan dari Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), TNI, Polri dan Satgas, minus BKSDA.

Apriyan Sucipto dari BKSDA Bengkulu SKW III Lampung menyampaikan, jika SKW III Lampung sudah bekerja maksimal, sebagai upaya penanggulangan konflik satwa di Suoh dan BNS.

SKW III bersama tim Gugus Tugas sudah bekerja sesuai prosedur sesuai kesepakatan antara TNI, POLRI, TNBBS, TSI, Pemda Kabupaten Lamlung Barat dan jajarannya. 

"Sampai dengan hari ini sudah 6 Kandang terpasang aktif di beberapa lokasi di Suoh dan BNS. Sebanyak  4 kandang besi dan 2 kandang rakitan hasil inisiatif dari TSI," sebutnya.

Lanjutnya, hasil kesepakatan Tim Gugus Tugas Tim Terbagi menjadi 3. Antara lain Tim 1 Susur Tapak Satwa HS, Tim 2 Verifikasi dan Instal Kandang Jebak di sekitar Temuan Tapak dan Tim 3 Blokade dan sosialisasi ke masyarakat untuk Penanggulangan Konflik Satwa. 

"Pemberitaan Negatif yang di utarakan Sugeng,  tidak sesuai dengan Fakta di Lapangan," kata dia.

Pernyataan tersebut, sambungnya, malah membuat gaduh suasana TIM yang bekerja dilapangan,  sebaiknya beliau tidak memberikan komentar negatif.

"Harusnya beliau sebagai tokoh masyarakat dapat memberikan sikap positif yang bisa memberi kan energi positif kepada tim dan memenangkan masyarakat setempat," tandasnya.

Sugeng Hari mengaku geram dengan apa yang dilakukan oeh BKSDA Lampung- Bengkulu, yang menurutnya setengah hati dalam penanganan konflik satwa di wilayah itu.

Politisi PDIP tersebut tak segan menyebut BKSDA lepas tanggung jawab, terkait konflik Satwa yang terjadi. Bukan tanpa alasan, Sugeng membeberkan mulai dari konflik gajah liar-manusia.

”Contoh konflik gajah liar - manusia sudah terjadi lima tahun terakhir, belum ada langkah konkrit dari BKSDA,” urainya. 

Sumber: