Prioritas Sekolah Murah dan Berkualitas, Gubernur Mirza Kaji Ulang Kebijakan Uang Komite

Bandarlampung, RADARTVNEWS.COM– Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal tengah menaruh perhatian besar terhadap isu biaya pendidikan yang selama ini membebani sebagian masyarakat. Salah satu sorotan utama adalah besarnya pungutan uang komite sekolah yang dikeluhkan sejumlah orang tua siswa.

“Mengenai kebijakan terkait uang komite sekolah, kami sedang melihat serta meminta Dinas Pendidikan untuk mengkaji lebih dalam,” ujar Gubernur Rahmat saat ditemui di Bandarlampung, Selasa (20/5/2025).

Ia menegaskan bahwa niat utama pemerintah adalah memastikan seluruh anak di Lampung mendapat akses pendidikan yang layak tanpa beban biaya berlebihan. Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa sekolah tetap membutuhkan biaya operasional untuk dapat menjalankan kegiatan belajar-mengajar secara optimal.

“Kami ingin biaya pendidikan ini tidak mahal. Tapi juga tidak ingin sekolah sampai tidak bisa beroperasi karena tidak mampu membayar guru honorer atau memperbaiki fasilitas,” jelas Rahmat. Menurutnya, pemerintah sedang berupaya mencari “titik tengah” agar pendidikan tetap berkualitas namun tidak memberatkan masyarakat.

Kondisi keuangan daerah juga menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ini. Gubernur mengakui bahwa saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung sedang mengalami defisit, sehingga dukungan penuh terhadap sektor pendidikan belum bisa berjalan maksimal. Meski begitu, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mencari solusi terbaik.

BACA JUGA:Dorong Hilirisasi Pertanian, Gubernur Lampung Bangun Silo dan Dryer untuk Petani Desa

“Saat ini APBD kita defisit, memang belum bisa optimal. Tapi kami tetap berusaha agar kebijakan pendidikan ini tetap bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Dalam rangka mendukung siswa dari keluarga kurang mampu, Gubernur Rahmat juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan program pemutihan atau penghapusan biaya pendidikan tertentu. Ini menjadi bentuk perhatian terhadap masyarakat kecil, terutama petani dan buruh yang kesulitan membayar biaya sekolah yang tinggi.

“Beberapa waktu lalu saya cek, ada sekolah yang komitenya tinggi sekali. Kasihan masyarakat, terutama petani yang harus membayar mahal. Ke depan mungkin akan ada kebijakan pemutihan di sektor pendidikan, tapi ini juga masih dalam kajian dan harus dipastikan bisa berkelanjutan,” imbuhnya.

Tak hanya soal uang komite, Pemprov Lampung juga telah mengambil langkah progresif dengan menjamin tidak ada lagi penahanan ijazah di SMA negeri. “Untuk SMA negeri sudah dipastikan tidak ada lagi ijazah yang tertahan. Untuk sekolah swasta, nanti akan kami koordinasikan lebih lanjut,” tutup Gubernur.

Kebijakan ini diharapkan dapat membuka akses pendidikan yang lebih luas dan adil di Provinsi Lampung, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan ke arah yang lebih baik.

Sumber: