Denpasar Resmi Integrasikan NIB, NOP, dan NIK: Menteri Nusron Yakin Pendapatan Daerah Akan Meroket

DENPASAR, RADARTVNEWS.COM - Upaya digitalisasi layanan pertanahan dan perpajakan di Kota Denpasar memasuki babak baru. Rabu (26/11/2025), pemerintah kota resmi meluncurkan integrasi tiga data penting: Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB), Nomor Objek Pajak (NOP), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Langkah strategis ini diyakini akan mengerek pendapatan daerah tanpa perlu menaikkan tarif pajak.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyambut hangat terobosan ini. Ia mengatakan integrasi data terbukti efektif meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di daerah lain.

“Pengalaman Sragen dan Kota Tangerang, PBB-nya naik empat kali lipat. Kalau tidak percaya, cek saja tahun depan. Dengan integrasi NIB dan NOP di Denpasar, saya jamin PBB naik tanpa menaikkan tarif,” ujar Nusron dalam peluncuran yang digelar bersamaan dengan Rakor Akhir GTRA Provinsi Bali di Gedung Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali.

Menurut Nusron, integrasi data membuat pemetaan objek pajak jauh lebih akurat. “Tidak perlu menaikkan NJOP. Langkah Denpasar ini sudah benar—NIK, NIB, NOP disatukan dalam satu sistem.”

Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Mulyadi, menjelaskan integrasi bukan sekadar penggabungan data, tetapi fondasi baru dalam memperkuat kolaborasi BPN dan pemerintah daerah.

“Integrasi ini meningkatkan integritas pertukaran data. Dampaknya layanan menjadi lebih cepat, termasuk validasi BPHTB dalam pendaftaran tanah dan pemeliharaan data,” jelasnya.

Salah satu manfaat nyata integrasi adalah meminimalkan kesalahan pencatatan BPHTB dan menutup celah manipulasi nilai pajak. Dengan data yang semakin presisi, pendapatan asli daerah (PAD) diperkirakan meningkat signifikan.

Bagi masyarakat, integrasi data memberikan keuntungan berupa transparansi dan kejelasan informasi layanan pertanahan. Warga kini dapat memeriksa data secara mandiri lewat geoportal maupun aplikasi Sentuh Tanahku.

“Pemerintah daerah juga punya portal tersendiri yang bisa digunakan masyarakat untuk memantau proses layanan,” tambah Mulyadi.

BACA JUGA:MK Diminta Hapus Aturan yang Dinilai Buka Peluang Polisi Aktif Isi Jabatan Sipil

Peluncuran integrasi NIB, NIK, dan NOP di Denpasar menandai langkah penting dalam transformasi digital sektor pertanahan di Bali. Dengan sistem yang lebih rapi, valid, dan terhubung, layanan publik diharapkan menjadi lebih cepat sekaligus memberikan dampak ekonomi langsung bagi daerah dan masyarakat.

Integrasi ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga fondasi baru menuju tata kelola pertanahan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. (*)

BACA JUGA:Mendikdasmen Beberkan Beragam Pelanggaran di TKA 2025, Jual Beli Soal hingga Live Streaming