ACEH, RADARTVNEWS.COM – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima gelar kehormatan “Petua Panglima Hukom Nanggroe” dari Lembaga Wali Nanggroe Aceh. Penyematan gelar dilakukan langsung oleh Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al Haythar, dalam prosesi adat di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar, Rabu (12/11/2025).
Gelar kehormatan tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian Tito Karnavian dalam menjaga stabilitas keamanan, memperkuat perdamaian, serta menegakkan nilai keadilan dan kebangsaan selama menjabat sebagai Kapolri dan kini sebagai Menteri Dalam Negeri.
Lembaga Wali Nanggroe menilai Tito telah menunjukkan komitmen besar terhadap keamanan dan pembangunan Aceh. Dedikasinya dianggap selaras dengan nilai adat, syariat Islam, dan hukum negara yang menjadi dasar keistimewaan Aceh. Atas kontribusinya, Tito dinilai berperan menjaga harmoni sosial dan kestabilan politik di provinsi tersebut.
“Petua Panglima Hukom Nanggroe” memiliki makna sebagai penasihat agung dalam bidang hukum dan keadilan bagi negeri. Gelar ini diberikan kepada sosok yang dinilai memiliki integritas, kearifan, serta pengabdian tinggi terhadap keadilan dan kemanusiaan.
Dalam sambutannya, Tito menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diterimanya. “Jujur saya tidak menyangka, tidak berharap, dan kemudian juga tidak meminta. Saya tanyakan, Yang Mulia (Wali Nanggroe) kira-kira saya apalagi yang diberikan itu. Karena ini penghargaan yang sangat luar biasa besar bagi saya,” ujar Tito.
Ia menjelaskan bahwa rencana pemberian gelar ini telah disampaikan sekitar tiga bulan sebelumnya saat Wali Nanggroe berkunjung ke kantor Kemendagri dan kediamannya di Jakarta. Kala itu, pembahasan utama menyangkut situasi politik, keamanan, dan pembangunan Aceh, sebelum akhirnya disampaikan wacana pemberian gelar kehormatan.
Tito mengaku sempat merasa bingung atas rencana tersebut, hingga kemudian Wali Nanggroe menjelaskan bahwa penghargaan diberikan karena perhatian dan kepeduliannya terhadap Aceh, baik ketika menjabat Kapolri maupun sebagai Mendagri. Menurut Wali Nanggroe, Tito turut menjaga stabilitas politik serta tata kelola pemerintahan di Aceh.
“Saya dianggap, menurut beliau (Wali Nanggroe Aceh), banyak memberi atensi kepada Aceh untuk menjaga stabilitas keamanan di Aceh. Dan ketika menjadi Mendagri, juga banyak memberikan atensi menjaga stabilitas politik, tata pemerintahan yang baik,” kata Tito.
Ia menilai penyematan gelar ini menjadi kebanggaan tersendiri karena diberikan langsung oleh Tgk Malik Mahmud Al Haythar, tokoh penting Aceh yang memiliki pengaruh besar di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, Lembaga Wali Nanggroe juga dinilai memiliki legitimasi kuat, baik secara sosial maupun hukum.
“Karena ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengakui keistimewaan Aceh adanya lembaga Wali Nanggroe. Jadi, ini bagi saya surprise yang tidak main-main,” tutur Tito.
BACA JUGA:Angkut Uang Rp 4,9 Miliar Mobil Malah Terbakar, Seluruh Isi Ludes Dilalap Api
Sebagai penutup, Tito menyampaikan apresiasi dan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan Aceh serta memperkuat peran lembaga adat. Ia menilai adat dan budaya harus menjadi kekuatan bagi pembangunan, bukan penghambat.
“Kita tidak ingin adat dan budaya dianggap menjadi penghambat pembangunan, tapi justru menjadi pendorong pembangunan, dan bisa menjadi jembatan melalui pendekatan budaya dan adat, masyarakat bisa menerima program-program pemerintah,” pungkasnya.