RADARTVNEWS.COM – Pemerintah pusat bergerak cepat menindaklanjuti kasus keracunan makanan yang menimpa peserta Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan mengumpulkan seluruh kepala daerah se-Indonesia dalam rapat virtual pada Senin (29/9/2025) pukul 08.00 WIB.
Rapat tersebut digelar usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) MBG di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9). Tito mengatakan, rapat bersama seluruh kepala daerah bertujuan memberikan arahan teknis dalam mengatasi kasus keracunan MBG sekaligus mencegah agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kami Kemendagri akan melaksanakan Zoom Meeting dengan seluruh kepala daerah dan seluruh perangkat daerah terkait, seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan sekretaris daerah,” kata Tito. Ia menegaskan koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam penanganan kasus MBG.
Rapat juga akan dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang, serta perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Mereka dijadwalkan menyampaikan arahan teknis terkait langkah penanganan kasus luar biasa pada Program MBG.
Salah satu agenda utama rapat adalah memastikan setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS). Tito menekankan, pemanfaatan Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) juga penting agar pengawasan mutu makanan berjalan lebih optimal.
“Itu kan melibatkan Dinas Kesehatan. Nanti besok pagi jam 8 kita akan laksanakan di Kemendagri zoom meeting dengan seluruh Kepala Daerah dan staf di seluruh Indonesia,” ujar Tito. Ia berharap rapat ini menghasilkan peta jalan penanggulangan jangka pendek sekaligus penguatan tata kelola jangka panjang.
BACA JUGA:JPPI Ungkap Guru Jadi Tumbal Program MBG, dari Kasus Keracunan hingga Ganti Nampan Hilang
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan perlunya perbaikan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, kualitas pelaksanaan MBG harus ditingkatkan karena menyangkut keselamatan anak-anak sebagai generasi penerus.
“Atas petunjuk dari presiden dan instruksi dari beliau bahwa, bagi pemerintah keselamatan adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden bukan sekadar angka tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” kata Zulhas.
Hasil rapat koordinasi menghasilkan sejumlah langkah konkret. Pertama, penutupan sementara dapur SPPG yang terbukti bermasalah. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh terkait kepatuhan pada standar, termasuk kemampuan para juru masak.
“Pertama SPPG yang bermasalah ditutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Yang paling utama kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak tidak hanya dari tempat yang terjadi (keracunan), tetapi di seluruh SPPG,” tegas Zulhas.
Selain itu, pemerintah mewajibkan seluruh SPPG melakukan sterilisasi peralatan makan serta memperbaiki manajemen sanitasi, khususnya alur pembuangan limbah. Penerapan SLHS dipastikan menjadi standar mutlak bagi dapur MBG di seluruh wilayah Indonesia.
“Selain itu, kami juga meminta Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan Puskesmas di seluruh Tanah Air atau UKS untuk ikut secara aktif tanpa diminta, aktif untuk SPPG secara aktif berkala,” jelas Zulhas.
Melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, pemerintah berharap tata kelola Program MBG semakin ketat, transparan, dan aman bagi seluruh penerima manfaat.
BACA JUGA:Ahli Gizi Tan Shot Yen Kritik Menu MBG, Usulkan 80 Persen Pangan Lokal