RADARTVNEWS.COM — Pemerintah Denmark dikabarkan berencana menghapus pajak penjualan sebesar 25% untuk buku. Tarif yang selama ini termasuk yang tertinggi di Eropa. Sebagai bagian dari upaya menanggulangi menurunnya kemampuan literasi di kalangan remaja.
BACA JUGA:DPR Taiwan Setuju Kembalikan Surplus Pajak Berlebih untuk Rakyat, Indonesia Kapan?
Langkah ini diperkirakan menimbulkan pengurangan penerimaan negara sekitar US$51 juta per tahun (sekitar Rp829 miliar), namun diharapkan meningkatkan aksesibilitas buku dan mendorong minat membaca generasi muda.
Keputusan itu dipicu oleh temuan sebuah studi internasional yang menunjukkan peningkatan masalah literasi pada remaja; hampir seperempat dari pelajar usia 15 tahun dilaporkan kesulitan memahami teks sederhana, dengan angka ini naik sekitar 4 persen selama satu dekade terakhir.
Kecemasan terhadap tren tersebut menjadi salah satu alasan utama otoritas mempertimbangkan perubahan kebijakan fiskal pada sektor buku.
Tujuan utama penghapusan pajak adalah menurunkan harga jual buku sehingga lebih terjangkau bagi keluarga dan pelajar, mendorong pembelian buku cetak maupun digital, serta meningkatkan peran buku dalam pembelajaran formal dan kegiatan membaca di luar sekolah.
Pemerintah berharap penghapusan pajak akan memperbaiki insentif ekonomi bagi penerbit, toko buku, dan perpustakaan untuk memperluas jangkauan produk dan program literasi.
Penghapusan pajak diproyeksikan menurunkan penerimaan fiskal tahunan sekitar US$51 juta. Namun, perencana kebijakan memperhitungkan kemungkinan efek pengganda, seperti peningkatan penjualan buku, pertumbuhan usaha kecil di sektor buku, dan manfaat jangka panjang dari peningkatan keterampilan literasi yang dapat berkontribusi pada produktivitas tenaga kerja.
Evaluasi menyeluruh terhadap neraca biaya-manfaat diperlukan untuk melihat apakah pengeluaran publik yang lebih besar di awal dapat tertutup oleh keuntungan ekonomi dan sosial di masa mendatang.
Dengan berkurangnya beban pajak, harga ritel buku diperkirakan turun, yang berpotensi meningkatkan volume penjualan. Hal ini dapat membantu penerbit skala kecil dan pengecer independen yang selama ini bersaing dengan raksasa ritel.
Di ranah pendidikan, akses buku yang lebih murah dapat mendukung program sekolah dan perpustakaan, serta mempermudah implementasi materi bacaan tambahan untuk menguatkan kemampuan membaca siswa.
Meski penghapusan pajak dianggap langkah penting, banyak pihak menilai kebijakan fiskal saja tidak cukup. Untuk meningkatkan literasi secara berkelanjutan dibutuhkan langkah komplementer seperti peningkatan kualitas pengajaran membaca di sekolah, program pelatihan guru, program membaca di komunitas, dukungan terhadap perpustakaan umum, dan inisiatif digital yang menjangkau remaja di lingkungan urban maupun rural.
Rincian teknis pelaksanaan, termasuk jadwal penghapusan pajak dan mekanisme penyesuaian anggaran, belum dipublikasikan secara penuh. Pemerintah diperkirakan akan menyertakan paket kebijakan pendukung yang menargetkan kelompok rentan dan memastikan penerbitan bahan bacaan yang relevan bagi remaja.
Hasil dari kebijakan ini kemungkinan akan dipantau melalui survei literasi nasional dan indikator pendidikan internasional di tahun-tahun mendatang.
BACA JUGA:Indomie Rasa Soto Banjar Ditarik dari Peredaran di Taiwan, Diduga Mengandung Pestisida