19 Orang Tewas, Demo Gen Z Nepal Tolak Pemblokiran Medsos Berujung Ricuh

RADARTVNEWS.COM - Nepal tengah diguncang gejolak besar usai pemerintah memutuskan memblokir 26 platform media sosial, termasuk Facebook, YouTube, dan X. Kebijakan yang mulai berlaku sejak Jumat (5/9/2025) itu langsung memantik amarah publik, khususnya generasi muda, hingga berujung aksi protes masif di berbagai kota pada Senin (8/9).

Unjuk rasa yang semula berlangsung damai berubah ricuh setelah ribuan orang, banyak di antaranya pelajar dan mahasiswa, berusaha menerobos barikade menuju kompleks parlemen di Kathmandu.

Polisi merespons dengan gas air mata, peluru karet, dan meriam air untuk membubarkan massa. Situasi memanas saat demonstran membakar ambulans dan melempari polisi antihuru-hara dengan batu.

Korban pun berjatuhan. Kepolisian Nepal melaporkan 19 orang meninggal dunia, dengan dua di antaranya berasal dari Kota Itahari di timur.

Sekitar 400 orang terluka, termasuk lebih dari 100 aparat. Suasana kota dipenuhi sirene ambulan yang bergegas membawa korban ke rumah sakit. Amnesty International bahkan menuding aparat menggunakan peluru tajam terhadap massa.

BACA JUGA:Demo 28 Agustus di DPR Ricuh, Mahasiswa Dipukul Mundur Hingga Jalan Senayan

Pemerintah daerah memberlakukan jam malam di sejumlah titik strategis. Tentara juga dikerahkan untuk memperkuat penjagaan di sekitar parlemen.

Meski ketegangan sempat mereda malam harinya, ribuan pengunjuk rasa tetap bertahan di luar kompleks legislatif.

Kemarahan publik tak hanya terkait blokir media sosial, melainkan juga isu korupsi yang dianggap merajalela. Banyak pengunjuk rasa membawa poster bertuliskan “Tutup korupsi, bukan media sosial” dan “Pemuda melawan korupsi”.

Human Rights Watch menilai aksi ini mencerminkan frustrasi mendalam terhadap tata kelola buruk dan nepotisme yang menahun.

Tekanan politik makin kuat setelah Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral atas jatuhnya korban jiwa. Sementara itu, Perdana Menteri KP Sharma Oli menggelar rapat kabinet darurat membahas situasi.

Sekitar 90 persen dari 30 juta penduduk Nepal aktif menggunakan internet. Pemerintah berdalih pemblokiran dilakukan karena platform gagal memenuhi kewajiban registrasi, serta alasan penanggulangan ujaran kebencian, berita palsu, dan penipuan daring.

Namun, bagi anak muda Nepal, langkah itu dipandang sebagai upaya membungkam kebebasan berekspresi.

Gelombang protes ini disebut sebagai “demonstrasi Gen Z” dan dipandang sebagai peringatan keras bagi pemerintah Nepal. Dengan sejarah panjang ketidakstabilan politik, ledakan kemarahan generasi muda bisa menjadi sinyal perubahan besar dalam dinamika demokrasi negara Himalaya tersebut.