Banjir Meluas di Tiga Provinsi, DPR Mendesak Presiden Tetapkan sebagai Bencana Nasional

RADARTVNEWS.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari daerah pemilihan Aceh, M. Nasir Djamil, mendesak Prabowo Subianto selaku Presiden RI agar segera menetapkan banjir serta longsor yang melanda provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) sebagai bencana nasional. Di Aceh, misalnya, banjir akhir tahun ini dilaporkan merusak banyak barang elektronik serta kendaraan bermotor milik warga

Menurut Nasir, sejumlah keluarga kini terjebak di wilayah terdampak, banyak daerah terisolasi karena putusnya akses darat, dan distribusi bantuan belum bisa menjangkau semua titik yang butuh uluran tangan. Nasir menegaskan bahwa situasi saat ini telah memenuhi seluruh indikator yang diatur dalam regulasi kebencanaan nasional yakni korban dalam jumlah besar, kerusakan meluas, cakupan wilayah terdampak lintas provinsi, serta terganggunya layanan publik dan kemampuan pemerintah daerah dalam merespons bencana. 

BACA JUGA:Banjir Kepung Kota Medan, Warga Terpaksa Naik ke Lantai Dua Saat Air Meninggi

Apabila tak segera diambil alih oleh pemerintah pusat, ia mengkhawatirkan jumlah korban bisa terus bertambah. Ia pun menyerukan agar negara hadir dengan dukungan logistik dan bantuan terkoordinasi. Sementara itu, laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap bahwa cuaca ekstrem melalui hujan lebat yang dipicu oleh siklon tropis telah menyebabkan banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di ketiga provinsi selama beberapa hari terakhir. 

Menanggapi bencana tersebut, pemerintah pusat bersama instansi terkait telah menggelar Rapat Tingkat Menteri untuk memprioritaskan keselamatan warga mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga pemulihan infrastruktur pascabencana. Arahan langsung dari Presiden Prabowo menyatakan bahwa penanganan darurat dan upaya rehabilitasi pascabencana harus dipercepat. 

BACA JUGA:Pemerintah Kirim Empat Pesawat Bantuan ke Sumatera, Instruksi Langsung Presiden Prabowo

Tak hanya Nasir, anggota DPR dari fraksi lain juga menyuarakan keprihatinan. Misalnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, meminta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) menurunkan tim guna mencegah penyakit pascabanjir seperti ISPA, demam berdarah, dan diare. Sedangkan dalam sebuah pernyataan dari fraksi lain, disebut bahwa banyak lokasi terdampak hingga kini masih terisolasi, membuat distribusi bantuan dan proses evakuasi terhambat.

BACA JUGA:Banjir Melanda Kawasan Asia Tenggara, Apa Penyebab Cuaca Ekstrem Tahun Ini?

Mereka menekankan bahwa penanganan harus dipercepatan, termasuk tambahan armada SAR untuk mempercepat evakuasi korban. 

Dengan dampak yang meluas menyentuh ribuan jiwa, menyebabkan korban jiwa dan rusaknya infrastruktur vital tekanan terhadap pemerintah pusat untuk mengubah status bencana menjadi bencana nasional terus meningkat. Penetapan status ini diyakini akan mempercepat bantuan, mempermudah koordinasi antar daerah, serta memastikan standar penanganan dan pemulihan yang memadai.

Sumber: