Mendikdasmen Abdul Mu'ti Evaluasi Kurikulum Merdeka, Zonasi, UN Dan Ungkap Kebijakan Baru

RADARTVNEWS.COM - Abdul Mu'ti, baru saja dilantik pada Senin 21 Oktober 2024 sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), mengambil langkah strategis dengan mengkaji ulang beberapa kebijakan pendidikan yang sebelumnya diterapkan di era Nadiem Makarim.

Pergantian estafet kepemimpinan di Kementerian Pendidikan membawa angin segar sekaligus tantangan baru dalam dunia pendidikan Indonesia. 

Tiga kebijakan utama yang menjadi sorotan untuk dievaluasi adalah Kurikulum Merdeka Belajar, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan jalur zonasi, dan peniadaan Ujian Nasional (UN). 

Dalam menyikapi hal ini, Abdul Mu'ti menunjukkan pendekatan yang bijaksana dan penuh kehati-hatian. "Jadi ujian nasional, soal PPDB zonasi, Kurikulum Merdeka Belajar, yang sekarang masih menjadi perdebatan, nanti kita akan melihat semuanya secara sangat seksama dan berhati-hati," tegasnya.

Yang menarik dari gaya kepemimpinan Abdul Mu'ti adalah pendekatannya yang inklusif dan partisipatif. Beliau berkomitmen untuk menjadi "menteri yang banyak mendengar" dengan membuka ruang dialog seluas-luasnya bagi berbagai pemangku kepentingan. 

Masukan akan digali dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, pakar pendidikan, hingga para jurnalis yang memantau dinamika pendidikan nasional.

Sikap ini mencerminkan kesadaran bahwa setiap kebijakan pendidikan selalu mengundang pro dan kontra di masyarakat. Dengan mendengarkan berbagai perspektif, diharapkan keputusan yang diambil nantinya akan lebih komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan.

Di sisi lain, Nadiem Makarim sebagai menteri sebelumnya menyampaikan harapan agar program-program yang telah dirintis dapat terus berlanjut dan berkembang. 

Menurutnya, kebijakan yang telah terbukti memberikan dampak positif sebaiknya tetap dipertahankan sambil terus melakukan pembaruan yang relevan dengan perkembangan zaman.

"Kita semua berpijak pada cita-cita dan visi-misi yang sama, memenuhi hak semua warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas," ungkap Nadiem, menekankan pentingnya kontinuitas dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional.

Tantangan terbesar dalam masa transisi ini adalah bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan dengan pentingnya menjaga stabilitas sistem pendidikan yang sudah berjalan. 

Sekolah, guru, dan siswa yang telah beradaptasi dengan kebijakan sebelumnya perlu diberikan waktu dan dukungan yang cukup jika nantinya ada perubahan kebijakan.

Abdul Mu'ti juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan berbasis data dan bukti dalam melakukan evaluasi kebijakan. "Kita akan melihat dampak nyata dari setiap kebijakan, baik dari sisi akademik maupun sosial, sebelum memutuskan langkah selanjutnya," jelasnya. 

Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya populer, tetapi benar-benar efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional untuk langkah yang lebih maju.

Sumber: