Pertamina Blokir 300 Ribu Lebih Nomor Kendaraan dari Akses BBM Subsidi

RADARTVNEWS.COM - PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan bahwa pihaknya telah memblokir 394 ribu nomor polisi (nopol) kendaraan yang terindikasi menyalahgunakan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pengawasan agar subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. 

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyatakan bahwa pemblokiran dilakukan setelah analisis sistem digital mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan. Menurut dia, blokir ini bertujuan untuk mencegah kendaraan-kendaraan tersebut membeli lagi Pertalite dan Solar subsidi di SPBU. 

Pertamina telah menerapkan sistem QR Code untuk pembelian BBM subsidi di SPBU. Setiap kendaraan yang ingin mengisi Pertalite atau Solar subsidi harus memverifikasi identitas dan nomor polisi melalui aplikasi MyPertamina. Sistem ini digunakan untuk mendeteksi anomali seperti pembelian berulang yang tidak wajar.

Lebih lanjut, Mars Ega menyebut bahwa sejak penerapan sistem digital dengan QR Code, realisasi kuota kuota solar subsidi hingga Oktober 2025 turun di bawah 10 persen dari alokasi pemerintah. Sementara itu, untuk Pertalite, realisasi kuota diperkirakan lebih rendah sekitar 10 persen dari target tahun ini. 

Pemblokiran ini tidak hanya bersifat nasional. Di Sumatera Barat, misalnya, Pertamina Patra Niaga telah memblokir sekitar 3.500 nomor kendaraan yang menunjukkan transaksi tidak wajar di SPBU lokal. Menurut Sales Area Manager Pertamina di Sumbar, pemblokiran ini berdasarkan data sistem digitalisasi yang memantau pola pembelian kendaraan. 

BACA JUGA:Mega Proyek US$7,4 Miliar Pertamina Rampung: Kilang Balikpapan Siap Beroperasi November 2025

BACA JUGA:Pertamina Umumkan Harga BBM Terbaru, Dexlite dan Pertamina Dex Naik

Selain pemblokiran, Pertamina juga melakukan pembinaan terhadap SPBU. Mars Ega menyebut bahwa hingga pertengahan November 2025, ada 544 SPBU yang mendapat pembinaan terkait pengisian BBM subsidi, agar penyaluran menjadi lebih tertib dan transparan. 

Respon publik terhadap kebijakan ini beragam. Sebagian masyarakat mendukung langkah tegas Pertamina, menganggap pemblokiran bisa memperbaiki distribusi subsidi agar benar-benar dinikmati kalangan yang membutuhkan. Namun, kritik juga muncul dari pengguna yang merasa terblokir meski tidak melakukan pelanggaran serius. Mereka menyerukan agar ada mekanisme klarifikasi atau banding untuk kendaraan yang ikut diblokir.

Di DPR, kebijakan ini juga mendapat perhatian. Anggota legislatif menilai bahwa pemblokiran adalah salah satu langkah penting untuk memperkuat "subsidy targeting", tetapi mereka juga menekankan pentingnya transparansi proses blokir dan verifikasi data kendaraan agar tidak merugikan pengguna sah.

Sementara itu, Pertamina menegaskan bahwa sistem digitalisasi dan kontrol semakin diperkuat agar skema subsidi tidak diselewengkan. Perusahaan optimistis bahwa kombinasi teknologi QR Code, pemblokiran kendaraan, dan pembinaan SPBU akan meningkatkan efektivitas program subsidi energi.

Dengan langkah ini, Pertamina menegaskan komitmennya terhadap subsidi tepat sasaran, sekaligus menjaga keberlanjutan anggaran subsidi dan kesinambungan pasokan BBM bersubsidi untuk masyarakat yang benar-benar berhak.

Sumber: