Giliran DPRD Lamtim Desak Pemprov Lampung Bayar DBH Senilai Puluhan Miliar Rupiah
KETUA DPRD LAMTIM JOHAN ARIF-syamsudin bule-
"Sejak tahun 2010, DPRD Lampung Timur sering mendesak Pemerintah Provinsi agar membayar penuh DBH,"kata Ali Johan, Kamis 4 Januari 2023.
Sebab terus Ali Johan, asumsi DBH Provinsi sudah masuk dalam proyeksi pendapatan dalam Perda APBD. Karenanya, bila DBH tidak terealisasui target akan berdampak terhambatnya pada sejumlah program yang telah direncanakan pada APBD. Salah satu kegiatan APBD 2023 yang terhambat adalah untuk membayar kepesertaan BPJS yang masuk dalam program Universal Healt Coverage (UHC).
Sebab, anggaran untuk program tersebut bersumber dari DBH pajak rokok. Namun, realisasinya tidak sesuai target. (*)
Seharusnya imbuh Ali Johan, bila Pemerintah Provinsi Lampung mengalami keterbatasan anggaran berkoordinasi dengan pemerintah pusat bukannya menghentikan penyaluran DBH kepada kabupaten/kota.
"Kami mendesak Pemprov Lampung segera membayar kekurangan DBH tahun 2023,"imbuh Ali Johan. (wid).
jangan hentikan uang kab / kota tak disalurkan
upaya kami dorong, sebagai ketua dprd dan banang agar uang dikirim ke kas daerah, segera dikirim untuk jalankan perda apbd. dampaknya akan ganggu program bangunan yang sudah disahkan bersama
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
