- Wilayah II atau Jawa: 927 SPPG
- Wilayah III atau di luar Sumatera dan Jawa: 110 SPPG
Data tersebut menunjukkan Jawa menyumbang sekitar 73 persen dari total SPPG yang dihentikan sementara berdasarkan pembagian wilayah BGN.
Meski dilakukan penghentian sementara terhadap sejumlah SPPG, BGN menyatakan layanan MBG tetap dapat berjalan. Penyaluran makanan dialihkan kepada SPPG terdekat yang telah memenuhi persyaratan dan memiliki kapasitas pelayanan yang memadai.
Dengan demikian, penghentian operasional tidak dimaksudkan untuk menghentikan program MBG secara keseluruhan, melainkan sebagai langkah pembinaan sekaligus mitigasi risiko terhadap unit yang belum memenuhi standar higiene dan sanitasi.
Bisa Beroperasi Lagi Setelah Persyaratan Dipenuhi
Status suspend bukan berarti SPPG tidak dapat kembali melayani penerima manfaat. BGN menyatakan SPPG yang dihentikan sementara dapat kembali beroperasi setelah memenuhi seluruh persyaratan higiene dan sanitasi yang ditetapkan.
Pengawasan lapangan juga akan diperkuat melalui pemeriksaan langsung atau *on the spot*. Pemeriksaan tersebut ditujukan untuk memastikan kondisi dapur serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan ketentuan.
Bagi SPPG yang masuk kategori kritis, batas waktu tujuh hari menjadi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Jika ketentuan tidak dipenuhi dalam periode tersebut, BGN mengusulkan agar operasionalnya dihentikan secara permanen.
Langkah ini menempatkan standar keamanan pangan sebagai salah satu aspek penting dalam keberlangsungan Program MBG. Bagi BGN, pemenuhan SLHS bukan hanya persoalan administrasi, tetapi menjadi bagian dari upaya memastikan makanan yang disediakan bagi penerima manfaat memenuhi standar higiene dan sanitasi.
BACA JUGA:Viral! Tempe Bahan Baku MBG Diduga Disimpan di Depan Toilet SPPG Blora