Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla, 5.000 ASN Dikerahkan

RADARTVNEWS.COM - Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengerahkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Kehutanan ke sejumlah wilayah prioritas.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan ribuan personel tersebut akan diperbantukan melalui mekanisme bantuan kendali operasi (BKO) untuk membantu penanganan karhutla yang saat ini kondisinya masih sangat dinamis.

Raja Juli menyampaikan langkah tersebut saat meninjau lokasi karhutla di Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (24/8/2026). Pengerahan personel dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan sesuai arahan pemerintah.

Dari total 5.000 ASN yang disiapkan, sekitar 2.200 personel akan ditempatkan di tiga provinsi di Pulau Kalimantan. Sementara itu, Kalimantan Barat akan mendapatkan tambahan sekitar 700 ASN yang berasal dari daerah dengan kondisi karhutla relatif lebih terkendali.

Tambahan personel tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya penanganan kebakaran, termasuk pencegahan, pemadaman, patroli, hingga koordinasi dengan berbagai unsur yang berada di lapangan.

Selain mengerahkan ASN, Kementerian Kehutanan juga menempatkan pejabat eselon I untuk berkantor di enam provinsi yang menjadi wilayah prioritas penanganan karhutla.

Enam provinsi tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi.

Penempatan pejabat secara langsung di daerah dilakukan untuk mempercepat koordinasi dan memastikan langkah penanganan dapat menyesuaikan perkembangan kondisi di lapangan. Hal ini dinilai penting karena jumlah titik panas dapat berubah dalam waktu singkat.

Khusus di Kalimantan Barat, perkembangan titik panas menunjukkan adanya penurunan. Berdasarkan data per malam 23 Agustus 2026, masih terdapat 28 titik panas di wilayah tersebut.

Meski jumlahnya menurun, kondisi tersebut belum dapat menjadi indikator bahwa ancaman karhutla telah sepenuhnya berakhir. Kondisi di lapangan masih perlu dipantau karena kebakaran di lahan gambut dapat menyisakan bara atau api di bawah permukaan tanah.

Karhutla di wilayah gambut juga memiliki karakteristik berbeda karena api dapat merambat di bawah permukaan dan menghasilkan asap meskipun kobaran api dari permukaan telah berkurang. Karena itu, proses pendinginan dan pemadaman lanjutan tetap diperlukan di sejumlah lokasi.

Penanganan karhutla dilakukan melalui operasi darat dan udara dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, serta masyarakat.

Pemerintah juga terus mendorong pencegahan kebakaran dengan meminta masyarakat tidak melakukan pembukaan atau pembersihan lahan menggunakan cara membakar. Kondisi cuaca yang kering dapat meningkatkan risiko kebakaran meluas dan menyulitkan proses pemadaman.

BACA JUGA:Bukan Sekadar Faktor Alam, Ini Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan Terus Terjadi!

Penguatan personel di enam provinsi tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk merespons perkembangan karhutla secara lebih cepat. Data titik panas akan terus diperbarui mengikuti kondisi terkini di masing-masing wilayah.