RADARTVNEWS.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Bersama Direktur Jenderal Pajak Kementrian Keuangan Bimo Wijayanto mendatangi salah satu lokasi Perusahaan baja asal china yang diduga mengemplang pajak ditaksir mencapai Rp 583,36 miliar.
Perusahaan yang didatangi Purbaya itu berlokasi di Cikupa, Tanggerang, Banten. Inspeksi dilakukan untuk melihat langsung proses penyelidikan dugaan tindak pidana kepada tiga Perusahaan yang terlibat, yaitu PT PSI, PT PSM, dan PT VPM.
Menurut Purbaya beberapa Perusahaan ini telah beroperasi sejak tahun 2010 . “Tapi saya enggak tahu manipulasi (pajak) sejak kapan. Tapi yang jelas beberapa tahun terakhir sepertinya melakukan hal tersebut,” ucapnya.
Di lokasi yang sama Bimo Wijayanto juga menjelaskan bahwa modus para pengusaha dengan modal menjual langsung kepada klien. Perusahaan-perusahaan tersebut memanipulasi dokumen sehingga mampu menghindari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Akhirnya penerimaan negara dari jenis pajak ini bocor.
Perusahaan juga menurunkan nilai pendapatan mereka dengan cara menggunakan rekening pribadi karyawan, pengurus, atau pemegang saham untuk menyembunyikan omzet penjualan.
Perusahaan juga tidak melaporkan identitas supplier yang sebenarnya dalam pelaporan pajak. Modus ini telah dilakukan sejak sebelum pandemi menurut bimo diperkirakan pada tahun 2016-2019
Dalam proses ini DJP telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepad Wajib Pajak dan Kejaksaan serta mengajukan permohonan izin penggeledahan kepada Pengadilan Negeri Tanggerang. Selanjutnya, Penyidik Pegawai Negerin Sipil (PPNS), DJP telah melaksanakan Penggeledahan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan pada 28 Januari 2026 kemarin.
Ada sekitar 40 Perusahaan baja yang diduga melakukan modus serupa dan kini kasusnya sedang didalami oleh tim Penyidik DJP. (*)
BACA JUGA:Sampai Besok, Promo 4 Hari Indomaret, Dari Minyak Goreng hingga Baby Wipes