RADARTVNEWS.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerapkan kebijakan layanan transportasi umum gratis bagi pekerja swasta dengan penghasilan maksimal Rp6,2 juta per bulan. Program ini berlaku untuk penggunaan sejumlah moda transportasi publik, termasuk TransJakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Mikrotrans, selama enam bulan.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2025 tentang Layanan Transportasi Umum Gratis. Program ini merupakan lanjutan dan perluasan manfaat dari Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), yang sebelumnya telah memberikan berbagai subsidi bagi pekerja berpenghasilan rendah.
BACA JUGA:Transjakarta Gunakan Bus Listrik Buatan Jawa Tengah, Tak Lagi Impor dari China
Dalam keterangan resminya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk mengurangi beban biaya transportasi pekerja, sekaligus mendorong penggunaan transportasi massal guna mengurangi tingkat kemacetan dan polusi udara di ibu kota.
Untuk dapat menikmati fasilitas ini, pekerja harus memiliki Kartu Pekerja Jakarta (KPJ). Pemegang KPJ nantinya tinggal melakukan tap-in seperti biasa di gerbang layanan transportasi yang telah terintegrasi.
Program ini disambut positif oleh banyak kalangan, terutama para pekerja yang selama ini harus mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk ongkos perjalanan setiap hari.
BACA JUGA:MRT Jakarta Siapkan Jembatan “Cincin Donat” di Dukuh Atas, Integrasi Semua Moda Transportasi Umum
Rata-rata biaya transportasi pekerja yang menggunakan dua moda transportasi dapat mencapai Rp25–Rp40 ribu per hari. Dengan adanya program ini, pekerja diperkirakan dapat menghemat hingga Rp1 juta lebih per bulan.
Namun, kebijakan ini juga menimbulkan beberapa catatan dari pengamat transportasi. Beberapa pihak menilai bahwa Pemprov DKI harus memastikan ketersediaan armada dan kualitas layanan tetap optimal, mengingat kemungkinan terjadinya peningkatan jumlah penumpang. Meski demikian, secara umum program ini dinilai strategis dan sejalan dengan misi Jakarta menjadi kota yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan ramah pengguna transportasi public.