RADARTVNEWS.COM - Partai Golkar resmi menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, dari Fraksi Golkar DPR. Keputusan ini diambil Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar setelah pernyataan Adies mengenai tunjangan anggota dewan menuai reaksi keras dari publik.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyampaikan langkah ini merupakan bentuk pendisiplinan dan penegakan etika sebagai anggota legislatif. “Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” ujar Sarmuji kepada wartawan, Minggu (31/8/2025).
Sarmuji menambahkan, pihaknya selalu mendengar aspirasi masyarakat, terutama di tengah dinamika sosial yang meningkat belakangan ini. Ia juga menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa dalam demonstrasi beberapa hari terakhir. “Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini, DPP Partai Golkar menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” jelasnya.
BACA JUGA:Prabowo Angkat Suara Soal Usulan Penghapusan Tunjangan DPR
Adies Kadir sebelumnya mendapat kritik setelah memaparkan adanya kenaikan tunjangan DPR. Dalam keterangannya, ia menyebut tunjangan beras naik dari Rp 10 juta menjadi Rp 12 juta, tunjangan rumah Rp 52 juta, serta tunjangan transportasi atau uang bensin meningkat dari kisaran Rp4–5 juta menjadi Rp 7 juta. “Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan, dan ini juga kami ucapkan terima kasih dengan kenaikan itu,” ujar Adies.
BACA JUGA:Menkomdigi Beberkan Alasan Penutupan Fitur Live TikTok, Bukan Atas Tekanan Pemerintah
Namun, tak lama berselang, Adies meralat pernyataannya. Ia menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada kenaikan tunjangan maupun gaji anggota DPR. “Saya ingin klarifikasi terkait dengan kemarin ada beberapa hal yang saya salah memberikan data. Setelah saya cek di Kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti saya sampaikan,” katanya.
Meski telah melakukan klarifikasi, tekanan publik tetap besar hingga akhirnya Golkar mengambil langkah tegas dengan menonaktifkannya. Dengan keputusan ini, sudah ada lima anggota DPR yang diberhentikan sementara. Sebelum Adies, nama-nama lain yang juga dinonaktifkan adalah Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Uya Kuya, dan Eko Patrio.
Keputusan Golkar atas Adies Kadir dinilai sebagai bentuk respons cepat terhadap keresahan masyarakat sekaligus upaya menjaga citra partai di tengah meningkatnya kritik terhadap kinerja dan fasilitas anggota dewan.