Gejolak di Pati, Saat Pansus DPRD Mengulik 12 Titik Rawan Kepemimpinan Bupati

PATI, RADARTVNEWS.COM - Ruang rapat DPRD Kabupaten Pati, Kamis siang itu, mendadak senyap. Di balik pintu tertutup, sebuah tim khusus - Panitia Khusus (Pansus) — mulai mengurai benang kusut kebijakan yang telah memicu gelombang protes. Langkah ini bukan main-main. Di meja mereka, teronggok setumpuk aduan masyarakat yang bisa berujung pada satu hal: pemakzulan Bupati Sudewo.

Baru enam bulan menjabat, Bupati Sudewo harus menghadapi badai yang tak terduga. Desakan datang dari segala penjuru: aktivis, tokoh masyarakat, warga, hingga mahasiswa. Tuntutan mereka seragam, "Tinjau ulang kepemimpinan Bupati!"

Dipimpin oleh Teguh Bandang Waluyo (Fraksi PDIP) dan wakilnya Joni Kurnianto (Fraksi Demokrat), Pansus menyaring 22 tuntutan masyarakat menjadi 12 poin utama yang kini menjadi fokus penyelidikan.

"Ini bukan perkara mudah. Kami tidak mau gegabah, tapi tuntutan rakyat ini nyata. Kami akan mendalaminya satu per satu," tegas Joni Kurnianto, raut wajahnya serius. Baginya, ini bukan sekadar tugas dewan, melainkan panggilan untuk menjaga nurani demokrasi lokal.

12 Titik Retak yang Membelah Kabupaten Pati

Dari luar, Pati mungkin terlihat tenang. Namun di baliknya, ada ketegangan yang mengendap. Warga desa mulai bertanya: mengapa jalan di kampung rusak terus, sementara proyek besar berdiri megah di pusat kota? Mengapa bantuan desa tak pernah sampai? Mengapa tanah pertanian kini dipatok untuk industri?

BACA JUGA:Gelombang Protes di Pati: Ribuan Warga Desak Bupati Mundur

Inilah 12 titik yang menjadi "luka" di tubuh Pati:

• Pembangunan Infrastruktur yang Timpang: Jalan utama mulus, tapi akses ke desa-desa terpencil masih berkubang lumpur.

• Transparansi Dana Desa yang Buram: "Kami hanya mendengar anggarannya datang, tapi tak pernah melihat hasilnya," keluh seorang kepala dusun.

• Kebijakan Pertanahan yang Menyulut Emosi: Petani merasa diusir dari tanahnya sendiri, digantikan oleh proyek-proyek industri tanpa musyawarah yang berarti.

• Program Pendidikan dan Kesehatan yang Setengah Hati: Layanan publik yang dijanjikan masih jauh dari harapan, terutama di daerah pinggiran.

• Beban UMKM yang Meningkat: Pengusaha kecil justru merasa dipersulit dengan perizinan yang rumit dan pajak yang tinggi.

• Tata Ruang dan Isu Lingkungan: Ada kekhawatiran tentang dampak lingkungan dari kebijakan pembangunan yang agresif.

Setiap poin ini adalah cerita tentang harapan yang kandas dan janji yang belum tertepati.

Nasib Pati di Ujung Tanduk

Bola panas kini ada di tangan DPRD. Pansus mulai turun ke lapangan, memeriksa dokumen, dan mendengar suara warga. Proses ini tidak hanya akan menentukan nasib seorang bupati, tapi juga nasib kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Bagi sebagian orang, Sudewo masih membawa harapan. Namun bagi banyak lainnya, ia adalah simbol kekecewaan yang harus segera dievaluasi. Jika Pansus menemukan cukup bukti, rekomendasi pemakzulan bisa saja terjadi. Namun, di balik semua hiruk-pikuk politik ini, satu hal tak boleh terlupa: suara rakyat adalah fondasi demokrasi.

Pati kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi ada janji pembangunan, di sisi lain ada luka ketidakadilan. Akankah pemimpin mampu menjembatani keduanya? Pansus masih bekerja. Rakyat masih menunggu. Sejarah lokal akan mencatat: di tahun 2025, demokrasi di Pati sedang diuji.