”Alasanya penghilangan info grafis ini untuk cegah polemik dan kegaduhan. Justru dengan menghilangan data dan grafis ini, KPU telah membuat polemik dan kegaduhan baru,: ujar Roy Suryo.
Jikalau pilihan terakhir hanya ingin menampilkan data C1 hasil, maka anggaran untuk membangun web site senilai Rp3,5 miliar ini merupakan cost yang terlampau mahal. ”Dari awal sudah buat gaduh, ini malah tambah gaduh.” tegasnya.
Menurutnya data yang salah masih bisa diperbaiki bukan malah dihilangkan. Justru muncul kemungkinan jangan sampai ada satu parpol tiba – tiba angka perolehan suaranya melonjak dan parpol lain menyusut.
”Kemarin (sebelum penghilangan) kita bisa memantau pergerakan suara parpol dan calon. Bahkan kita bisa rekam, dan bisa menghitung ulang. Nah kalau seperti sekarang ini, justru aneg,” tandasnya.
Dia juga mendorong parpol untuk serius mengajukan hak angket. Dari sanalah akan diketahui sumber atau muara dugaan kecurangan. ”Ini benar- benar harus dilakukan audit forensic. Ini ada pelanggaran keterbukaan informasi,” sebut Roy.
Perlu diperbandingkan antara relawan dan hasil C1 scan atau C1 hasil. Jangan sampai KPU tak lagi tidak lagi menampilkan grafik data perolehan suara Pilpres dan Pileg. KPU hanya akan menampilkan bukti otentik atau data dari TPS. (*)