RADAR TV – Debat Calon Presiden (Capres) kelima atau debat pamungkas yang digelar Minggu, (4/2/2024) malam, yang disiarkan langsung melalui siaran televisi dan sejumlah platform media lainnya, sempat membahas persoalan penanganan stunting. Pertanyaan itu dikemukakan Capres 02 Prabowo Subianto kepada Capres 03 Ganjar Pranowo.
“Saya ingin bertanya apakah bapak setuju gagasan saya untuk memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, untuk mengatasi masalah stunting dan menghilangkan kemiskinan extreme dan juga mengurangi angka kematian ibu-ibu pada saat melahirkan, “ tanya Prabowo
Menanggapi pertanyaan capres 03 Prabowo Subianto, Capres yang diusung partai PDIP, PPP, Perindo dan Hanura, Ganjar Pranowo menolak penanganan masalah stunting hanya diatasi dengan pemberian makanan bergizi pada anak-anak.
“Kalau ngasih makannya pada anak-anak untuk mencegah stunting, saya sama sekali tidak setuju bapak, karena bapak terlambat. Stunting itu ditangani sejak bayi dalam kandungan, ibunya yang dikasih gizi, kalau kemudian gizinya baik, mereka melakukan cek rutin, maka akan ketahuan bahwa dia ibunya sehat, anaknya pertumbuhannya dilihat,“ jawab Ganjar
“Kalau bapak ngasih gizi kepada ibu hamil nah itu baru setuju saya pak. Nanti setelah itu anaknya lahir ibunya selamat karena diperiksa. Tadi bapak sampaikan sudah bagus pak tadi pertama pak, AKI dan AKBnya akan turun, kemudian indeksnya kita akan bagus anaknya akan tumbuh. Jadi mengatasi stunting sejak Ibu Hamil dan bisa dicegah sejak anak-anak kita mau menikah,” tambah Ganjar
Menanggapi jawaban Capres Ganjar terkait pertanyaannya, Capres Prabowo meluruskan pertanyaannya.
Terkait persoalan stunting, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan program penanganan stunting di Indonesia harus jadi fokus bersama tahun 2024.
Indonesia punya target menurunkan pravelensi stunting sampai 14 persen di tahun 2024 yang sudah di depan mata.
Dikatakan Kurniasih, pada pertengahan tahun 2023 prevalensi stunting di Indonesia adalah 21,6 persen, sementara target yang ingin dicapai pemerintah adalah 14 persen pada 2024.
Sehingga, pencapaian tersebut harus dilakukan lebih maksimal lagi. Apalagi, tahun 2024 ini merupakan tahun politik, sementara wilayah/provinsi yang terimbas stunting masih tinggi di Indonesia.
“Wilayah-wilayah provinsi ini masih tinggi kasus stuntingnya. Misalnya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Barat (Sulbar), Sulawesi Tengah (Sulteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Barat (Kalbar), dan Provinsi Aceh. Karenanya permasalah stunting tersebut harus ditangani,” tegas Kurniasih
Menurut Kurniasih, masalah stunting bukan semata persoalan tinggi badan, namun yang lebih buruk adalah dampaknya terhadap kualitas hidup individu akibat munculnya penyakit kronis, ketertinggalan dalam kecerdasan, dan kalah dalam persaingan. Sehingga hal tersebut bisa mempengaruhi badan dan otak anak.
Dalam penanganan stunting tersebut, permasalah kecukupan pangan dan gizi, kekurangan gizi kronis di suatu wilayah seharusnya diungkap secara terbuka. Sehingga dalam penanganan stunting bisa benar-benar terealisasi dengan baik.
Diketahui, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan.
Perpres ini merupakan pengganti Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan perbaikan Gizi.