Radartvnews.com- Puluhan massa yang tergabung dalam Komite Aksi Program Kawal Presiden menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Gubenrur Lampung, kamis pagi (16/1). Dalam aksi ini mereka menyoroti carut marutnya Program Bantuan Pemerintah Non-Tunai (BNPT) di Provinsi Lampung.
Mereka menilai BNPT yang merupakan implementasi dari program pemerintah, dalam mengurangi presentasi angka stunting pada masyarakat miskin di Indonesia yang penyalurannya berupa bahan pokok senilai Rp110.000 untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam pendistribusiannya diduga tidak sesuai dengan regulasi yang ada serta terindikasi terjadi pungli.
Koordinator aksi Heri Usman menyampaikan tuntutan dari aksi ini adalah untuk menormalkan sistem penyaluran BNPT yang selama ini tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku dimana e-warung atau suplier yang ditunjuk dalam menyalurkan sembako kepada keluarga penerima manfaat tidak sesuai dengan regulasi.
KPM hanya menerima 8 kilo beras dan 6 butir telur perbulannya, jumlah ini jika di uangkan sebesar Rp 91.000, sementara uang yang seharusnya didapatkan oleh kpm adalah Rp110.000, artinya terdapat sisa uang Rp 19.000 yang tidak disalurkan dan ini sangat merugikan karena jumlah penerima program bnpt di Provinsi Lampung ini ada sekitar Rp 450.000 keluarga penerima manfaat.
“kita sudah beberapa kali melakukan aksi tuntutan tujuan untuk menormalkan karena merugikan dimana ada supliyer menyalurkan beras dan telur tidak sesuai,” kata Usman.
Sementara itu, dalam aksi yang dilaksanakan sejak pukul 10:00 WIB hingga 12:00 WIB siang ini tidak ada satupun perwakilan dari Pemerintah Provinsi Lampung yang datang dan menemui massa aksi.(krp/san)