Kenapa Takut untuk Mengkritisi? Kritik juga Partisipasi

RADARTVNEWS.COM - Dalam sistem demokrasi, kritik seharusnya tidak dianggap sebagai ancaman bagi negara, melainkan salah satu tanda bahwa demokrasi masih bekerja.

kritik menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan, menyampaikan aspirasi, serta mengingatkan pemegang kekuasaan ketika kebijakan yang diambil dinilai kurang tepat. Karena pada dasarnya, demokrasi adalah sistem dimana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi.

Namun, belakangan muncul pertanyaan yang semakin sering terdengar di ruang publik: apakah masyarakat masih merasa aman dan nyaman untuk mengutarakan kritik?

Pertanyaan tersebut muncul bukan tanpa alasan. Di era media sosial, kritik yang disampaikan kepada pemerintah sering kali memicu perdebatan panjang.

Tidak jarang, fokus diskusi bergeser dari substansi kritik menjadi sosok yang menyampaikan kritik itu sendiri. Akibatnya, masyarakat menjadi ragu untuk berbicara karena khawatir mendapatkan serangan personal, stigma politik, atau penilaian negatif dari kelompok tertentu.

Salah satunya dapat dilihat dari polemik yang muncul setelah diplomat senior dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, mengkritik frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Dino mempertanyakan intensitas perjalanan luar negeri presiden dan menyarankan agar frekuensinya dikurangi.

kritik tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan, namun meminta agar kritik tidak mengabaikan hasil yang telah dicapai dari berbagai lawatan tersebut.

Teddy juga menjelaskan bahwa biaya tambahan perjalanan ditanggung secara pribadi oleh presiden serta menyoroti berbagai capaian diplomasi yang dihasilkan.

Terlepas dari siapa yang benar atau salah dalam perdebatan tersebut, terdapat pelajaran penting yang dapat diambil.

Dalam demokrasi yang sehat, kritik seharusnya dijawab dengan argumentasi, data, dan penjelasan yang dapat diuji publik. Sebaliknya, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kritik secara rasional dan berbasis fakta.

Ketika kedua pihak mampu berfokus pada substansi, ruang diskusi publik akan menjadi lebih produktif.

Masalah muncul ketika kritik dianggap sebagai bentuk permusuhan. Padahal, kritik tidak selalu berarti penolakan terhadap pemerintah.

Banyak kritik justru lahir dari keinginan agar kebijakan publik berjalan lebih baik. Bahkan dalam negara demokrasi yang mapan, kritik dari akademisi, pakar, mantan pejabat, maupun masyarakat sipil merupakan hal yang biasa dan sering menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.

Namun sampai saat ini, kritik seringkali dianggap sebagai pencemaran dan bahkan hinaan. Kasus penyiraman air keras terhadap Aktivis Andrie Yunus menjadi salah satu contoh buruk respon terhadap kritik.

Fenomena tersebut tentunya menimbulkan ketakutan bagi banyak orang untuk mengutarakan pendapatnya, terutama terhadap instansi pemerintah.

Rasa takut untuk mengkritik pada akhirnya dapat menjadi ancaman tersendiri bagi demokrasi.

Jika masyarakat memilih diam karena khawatir terhadap konsekuensi sosial atau tekanan tertentu, maka fungsi pengawasan publik akan melemah. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menciptakan ruang yang semakin sempit bagi pertukaran gagasan dan evaluasi kebijakan.

Karena itu, yang perlu dibangun bukanlah budaya anti-kritik maupun budaya asal mengkritik. Yang dibutuhkan adalah budaya dialog.

Pemerintah perlu menunjukkan bahwa kritik dapat diterima sebagai bagian dari proses demokrasi, sementara masyarakat perlu memastikan kritik yang disampaikan tetap berdasarkan fakta dan dilakukan secara bertanggung jawab.

demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa bebas masyarakat memberikan suara saat pemilu, tetapi juga dari seberapa terbuka ruang bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat setelah pemilu selesai.

Selama kritik disampaikan secara damai dan bertanggung jawab, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk takut mengutarakan pandangannya.

Sebab dalam demokrasi, kritik bukanlah ancaman, melainkan salah satu bentuk partisipasi warga dalam membangun negara. (*)

Sumber: