Kontroversi IGRS, Lembaga Rating Video Game yang Penilaiannya Tidak Akurat

RADARTVNEWS.COM - Indonesia Game Rating System (IGRS) merupakan lembaga yang bertugas mengklasifikasikan konten game di Indonesia berdasarkan usia.

Sistem ini berada di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan bertujuan melindungi masyarakat, khususnya anak-anak, dari konten yang tidak sesuai.

Namun, akhir-akhir ini IGRS justru menjadi sorotan karena berbagai permasalahan yang dinilai menghambat industri game nasional.

Salah satu kritik utama terhadap IGRS adalah inkonsistensi dalam penilaian. Sejumlah pengembang dan pemain game menilai bahwa beberapa game dengan konten serupa justru mendapatkan Rating yang berbeda.

Hal ini memunculkan pertanyaan terkait transparansi dan standar penilaian yang digunakan. Tidak sedikit pengembang lokal yang merasa dirugikan karena gim mereka mendapatkan Rating tinggi (misalnya 18+), padahal menurut mereka kontennya masih tergolong ringan.

Permasalahan lainnya adalah proses klasifikasi yang dianggap rumit dan memakan waktu. Untuk merilis game secara resmi di Indonesia, pengembang diwajibkan mendaftarkan produknya ke IGRS.

Proses ini dinilai menyulitkan, terutama bagi pengembang indie yang memiliki keterbatasan sumber daya. Akibatnya, sebagian pengembang memilih untuk tidak mendaftarkan gim mereka atau merilisnya secara terbatas, sehingga menghambat pertumbuhan industri game lokal.

Selain itu, IGRS juga kerap dianggap kurang relevan dengan perkembangan industri game global. Banyak game internasional yang sudah memiliki sistem Rating dari lembaga seperti Entertainment Software Rating Board (ESRB) atau Pan European Game Information (PEGI).

Namun, di Indonesia, game-game tersebut tetap harus melalui proses klasifikasi ulang oleh IGRS. Hal ini dinilai sebagai bentuk duplikasi regulasi yang tidak efisien.

Kritik juga datang dari sisi sosialisasi yang dinilai masih minim. Banyak orang tua di Indonesia yang belum memahami arti Rating IGRS, sehingga tujuan utama untuk melindungi anak-anak dari konten tidak sesuai menjadi kurang efektif.

Tanpa edukasi yang memadai, label Rating hanya menjadi formalitas tanpa dampak nyata di masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kominfo menyatakan bahwa IGRS tetap diperlukan sebagai bentuk kedaulatan digital dan perlindungan konsumen. Namun, sejumlah pihak mendorong adanya reformasi dalam sistem ini, mulai dari peningkatan transparansi, penyederhanaan proses, hingga integrasi dengan sistem Rating internasional.

Jika berbagai permasalahan ini tidak segera dibenahi, IGRS dikhawatirkan justru menjadi penghambat bagi perkembangan industri game Indonesia yang tengah berkembang pesat. Reformasi yang tepat akan menentukan apakah IGRS mampu menjadi pelindung yang efektif, atau justru menjadi beban bagi ekosistem digital nasional. (*)

Sumber: