Bahlil Merasa Bersalah Pernah Bisnis Kayu-Tambang, Soroti Dampak Lingkungan

RADARTVNEWS.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkap kembali pengalamannya sebagai pengusaha kayu dan tambang. Ia menyebut masa lalunya meninggalkan rasa bersalah karena aktivitas usahanya berkaitan langsung dengan penebangan pohon yang berdampak pada kerusakan lingkungan di sejumlah wilayah.

Pengakuan tersebut ia sampaikan saat menghadiri Talk Show “Aksi Nyata untuk Bumi Lestari” di Kantor DPP Partai Golkar. Bahlil menjelaskan bahwa pengalamannya itu menegaskan betapa rentannya ekosistem ketika praktik pertambangan dan perkebunan tidak dilakukan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan.

“Saya juga merasa bersalah. Karena waktu saya jadi pengusaha dulu, saya kebetulan usaha saya dulunya main kayu sama tambang. Yang semua urusannya pasti nebang pohon,” ujar Bahlil. Ia menuturkan bahwa kesadaran itu muncul seiring meningkatnya kerusakan hutan yang berdampak pada masyarakat.

Ia kemudian mengaitkan refleksi tersebut dengan berbagai bencana yang terjadi berulang di sejumlah daerah. Menurutnya, maraknya banjir dan longsor tidak dapat dilepaskan dari praktik penambangan dan penebangan yang tidak memiliki manajemen lingkungan memadai sehingga menyebabkan hilangnya tutupan hutan.

Bahlil turut menyinggung banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai contoh nyata risiko kerusakan lingkungan. Ia menilai kejadian itu harus memicu pembicaraan lebih serius tentang pengelolaan alam, bukan sekadar menjadi topik terbatas dalam forum akademik.

BACA JUGA:Prabowo Kumpulkan Menteri di Istana, Purbaya hingga Bahlil Hadir Bahas Subsidi LPG

Ia menegaskan bahwa diskusi mengenai ekologi perlu melibatkan lebih banyak pihak karena dampaknya kini bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Menurutnya, menjaga kelestarian lingkungan bukan hanya tanggung jawab ilmuwan, tetapi juga pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya.

Bahlil menjelaskan bahwa pengalamannya di masa lalu menjadi dasar saat ia dipercaya memimpin Kementerian ESDM. Ia mengaku langsung melakukan penataan sistem perizinan tambang agar aktivitas perusahaan tidak lagi mengabaikan kewajiban pemulihan lingkungan setelah mengambil sumber daya alam.

“Ketika saya diberikan amanah untuk menjadi Menteri ESDM kemarin, maka kami melakukan penataan secara totalitas terhadap proses penambangan yang betul-betul ramah terhadap lingkungan,” kata Bahlil. Ia menegaskan bahwa setiap izin tambang kini harus memenuhi syarat perlindungan lingkungan.

Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pengetatan analisis mengenai dampak lingkungan atau Amdal. Menurut Bahlil, dokumen ini menjadi filter utama sebelum izin pertambangan dikeluarkan karena kegiatan tanpa kajian risiko yang jelas dapat menimbulkan ancaman serius bagi wilayah sekitar.

Ia mengungkapkan bahwa hasil pemantauan dari udara menunjukkan banyak perusahaan mulai mematuhi kewajiban reklamasi. Temuan itu dinilai menunjukkan perkembangan positif setelah pemerintah menerapkan pengawasan ketat atas pengelolaan lahan bekas tambang yang sebelumnya sering diabaikan.

BACA JUGA:Bahlil Pastikan Impor Minyak dari AS Siap Dimulai Desember 2025

Bahlil menambahkan bahwa pemerintah kini mewajibkan perusahaan menempatkan jaminan biaya reklamasi sebelum operasi dimulai. Kebijakan itu dibuat untuk mencegah pengusaha meninggalkan kawasan tambang tanpa perbaikan lingkungan sehingga kerusakan hutan tidak terus menumpuk.

Pada akhir penyampaiannya, Bahlil menekankan pentingnya komitmen semua pihak dalam menjaga keberlanjutan alam. Ia berharap langkah penataan yang dilakukan pemerintah dapat mengurangi potensi bencana dan memastikan kawasan hutan tidak semakin rusak akibat aktivitas industri.

Sumber: