Menkeu Purbaya Berharap Terlibat dalam Negosiasi Utang Whoosh ke China

RADARTVNEWS.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan keinginannya untuk ikut serta dalam tim negosiasi pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh antara Pemerintah Indonesia dan China. Pemerintah disebut tengah menyiapkan tim khusus yang akan dikirim ke China untuk membahas mekanisme pelunasan utang proyek tersebut.

“Mungkin Indonesia akan kirim tim ke China lagi kan untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran persis. Kalau itu saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti,” ujar Purbaya usai menjadi pembicara kuliah tamu di Universitas Airlangga (Unair) Kampus C Surabaya, Senin (10/11/2025).

Purbaya menjelaskan, keterlibatannya diharapkan dapat memberikan pandangan langsung mengenai arah pembahasan struktur pembayaran yang hingga kini masih menjadi fokus diskusi antara pemerintah Indonesia dan mitra dari China. Ia menilai kehadiran Kementerian Keuangan penting agar keputusan yang diambil nantinya tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian fiskal dan tidak menambah beban APBN.

Sebelumnya, Purbaya sempat mengaku lega ketika Kementerian Keuangan tidak dilibatkan dalam restrukturisasi utang proyek tersebut. Ia menegaskan penyelesaian kewajiban finansial seharusnya dilakukan secara business to business antara para pihak yang berkepentingan. “Bagus. Saya nggak ikut kan? Top!” ucapnya kepada wartawan di Kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

Eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga menilai pembiayaan proyek Kereta Cepat Whoosh tidak seharusnya menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia meminta agar penyelesaian utang menjadi tanggung jawab konsorsium BUMN yang tergabung dalam PT Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) di bawah pengelolaan Danantara.

BACA JUGA:KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan Proyek Whoosh

“Sebisa mungkin (Kemenkeu) nggak ikut, biar aja mereka selesaikan business to business. Jadi, top!” tambah Purbaya. Namun, seiring perkembangan pembahasan, ia kini membuka kemungkinan untuk ikut terlibat agar Kemenkeu dapat memantau langsung jalannya negosiasi dan memastikan tidak ada keputusan yang merugikan negara.

Ia menambahkan, keterlibatan Kementerian Keuangan juga akan memberikan gambaran lebih jelas tentang arah restrukturisasi yang sedang dibahas. Dengan demikian, pemerintah bisa memiliki posisi yang lebih kuat dalam menentukan skema pembayaran utang yang sesuai dengan kemampuan fiskal Indonesia.

Selain persoalan teknis, Purbaya juga menyinggung rencana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait penggunaan dana sitaan hasil tindak pidana korupsi untuk membantu pembayaran utang proyek Whoosh. Menurutnya, wacana tersebut masih dalam tahap awal pembahasan dan belum ada keputusan resmi dari pemerintah.

“Masih didiskusikan, nanti detailnya. Itu masih yang ada adalah masih garis-garis besarnya,” jelasnya. Ia menambahkan, pemerintah akan berhati-hati dalam merancang skema tersebut agar penggunaan dana hasil sitaan tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip transparansi pengelolaan keuangan negara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung dengan pembayaran sekitar Rp1,2 triliun per tahun. Ia juga menegaskan salah satu sumber pembiayaan yang dipertimbangkan berasal dari uang hasil rampasan koruptor, sebagai bentuk komitmen menjaga keuangan negara dan menegakkan integritas.

BACA JUGA:Presiden Prabowo Subianto Siap Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, Begini Rincian Terbarunya

Diskusi antara pemerintah Indonesia dan China mengenai restrukturisasi pembayaran utang proyek Whoosh kini menjadi langkah penting dalam memastikan keberlanjutan proyek infrastruktur tersebut. Kementerian Keuangan pun mempertimbangkan langkah aktif untuk memastikan keputusan negosiasi dilakukan secara transparan, efisien, dan memberikan manfaat terbaik bagi negara.

Sumber: