Hore, THR dan Tukin ASN Pemkot Bandar Lampung Segera Cair

RADARTV - Memasuki ramadan hari ke-8, ada kabar baik bagi ASN di lingkungan Pemkot Bandar Lampung. Wali Kota Eva Dwiana memastikan siap mencairkan Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Kinerja dalam waktu dekat ini.

Kepastian ini menyusul telah cairnya dana bagi hasil (DBH) dari Pemprov Lampung. Untuk diketahui, Pemprov Lampung memiliki hutang pembayaran DBH kepada 15 pemerintah kabupaten / kota di Lampung.

Khusus hutang DBH kepada Pemkot Bandar Lampung jumlahnya mencapai Rp100 miliar. Dari jumlah ini tak seluruhnya cair, namun dibayar dengan cara cicil, berapa kali pembayaran.

Salah satu kabar baik yang paling ditunggu oleh ribuan aparatur sipil negara (ASN) di jajaran Pemkot Bandar Lampung adalah pencairan THR dan tukin. 

Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah menjadwalkan pencairan THR dan tukin secara berbarengan pada H - 10 Lebaran 2024 atau sekira tanggal 30 Maret.

”Insya Allah dalam waktu dekat ini ada kabar baik untuk seluruh ASN aka nada pencairan THR dan Tukin,” kata Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana. 

Namun jika melihat kalender atau penanggalan, 30 Maret 2024 jatuh hari Sabtu dan merupakan hari libur. Bisa jadi dan sangat memungkinkan pencairan baru bisa dilakukan hari Senin 1 April 2024 atau bisa lebih cepat yakni Jumat 29 Maret 2024.

Jika TKR dan tukin cair 1 April maka PNS dan tenaga honorer akan mendapatkan rezeki nomplok seperti durian runtuh, karena ada 3 penghasilan cair sekaligus plus gaji bulanan.

”Alhamdulillah kalau ceritanya begitu. Bisa three in one. Jadi kita lebaran, asal gak meleset lagi,” ujar salah satu ASN.  

Terpisah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Bandar Lampung M Nur Ramdhan besaran THR untuk PNS ditetapkan adalah satu kali gaji.

BACA JUGA: Cara Mudah Terbaru Cek Data Tenaga Honorer Pegawai Non ASN, Bisa Coba Cek di Seluruh Indonesia

Alokasi kebutuhan tukin yakni mencapai 11 miliar rupiah dan 35 miliar rupiah untuk pembayaran THR. Diketahui, Pemprov Lampung memiliki hutang sebesar Rp100 miliar lebih dari DBH. Belum dibayarnya DBH ini menganggu sejumlah kegiatan di masing – masing pemerintah kabupaten dan kota. (*) 

Sumber: