10 Parpol Terancam Tak Lolos Parliamentary Threshold : Parpol Besutan Kaesang Pangarep dan Hary Tanoesoedibjo

Sebab itu, PT yang ditetapkan dalam undang- undang secara tidak langsung dinilai dapat mewujudkan penyelenggaraan sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Pasalnya, ambang batas ini menghendaki adanya pengerucutan terhadap parpol yang ingin mendapatkan kursi di parlemen. 

Sejarah Parliamentary Threshold di Indonesia

Berdasarkan Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, parpol peserta pemilu harus mencapai ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5 persen dari jumlah suara sah secara nasional agar dapat diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Senayan. 

Selanjutnya, pada Pemilu 2014, target suara yang harus diperoleh parpol meningkat menjadi 3,5 persen. Sedangkan pada Pemilu 2019, parliamentary threshold yang ditetapkan sebesar 4 persen suara sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). 

Minimal 4% Syarat Parpol Lolos ke DPR 2024

Saat Pemilu 2024, parpol peserta pemilu harus menyentuh ambang batas perolehan suara parlemen setidaknya 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan kursi anggota DPR. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. 

“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR,” bunyi Pasal 414 UU Pemilu. (*)

Sumber: