BREAKING NEWS: Mahfud MD Umumkan Mundur Dari Jabatan Menkopolhukam Saat Kampanye di Lampung

RADARTV – Pecah sudah kebenaran isu santer mundurnya Mahfud MD dari jajaran Kabinet Presiden Joko Widodo. Mahfud melepaskan jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). 

Istimewanya, pengumuman mundurnya Mahfud MD ini dilakukan saat menggelar kampanye di Provinsi Lampung. Pengumuman mundurnya, pria yang dikenal tegas ini disampaikan di kawasan Pura Ulun di tengah Danau Tirta Gangga, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Rabu 31 Januari 2024, siang. 

”Saya ingin jawab semua pertanyaan terkait rumor mundurnya saya dari kabinet, sejak tanggal 23 Januari 2024. Saya sudah membulatkan tekad untuk mundur,” kata Mahfud dalam siaran di kanal Kompas TV.  

Bahkan Mahfud sudah membuat surat resmi terkait mundur dari jabatan Menkopolhukam, yang terus dibawa kemana - mana. Selanjutnya, surat berisi mundur dari jabatan menteri yang sudah disandang 4,5 tahun ini akan disampaikan secara resmi kepada presiden. 

”Menginformasikan dari Lampung, membenarkan pembicaraan dengan Pak Ganjar. Saya hanya nunggu momentum. Momentum itu apa, waktu yang tepat dan disusun oleh Pak Ganjar, dan partai pengusung dan istana,” jelasnya. 

Saya sudah siap membawa surat kepada presiden, dan akan disampaikan kepada presiden langsung jika sudah ada jadwal bertemu. 

”Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan dengan sungguh sungguh. Maka saya tidak tinggal gelanggang colong pelayu,” tandasnya.  

Dirinya mengaku selama ini bekerja dengan hati hati dan baik. Mahfud menyatakan diberi tugas dan menerima tugas dengan baik. ”Saya akan pamit baik- baik dan sampaikan surat begitu saja diterima dijadwalkan bertemua Jakarta. Mudah mudahan secepat pula kami bisa bertemu,” tegasnya.

Menurutnya penyampaian mundur dari kabinet ini merupakan etika sebagai wujud adalah ekspersi kejujuran dan kesantunan budaya. 

Sebelumnya, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga mengaku telah berbincang dengan Mahfud dan menyarankan agar pasangannya mundur dari jabatan tersebut.

 "Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal-soal ini agar fair lebih baik mundur lah," kata Ganjar saat ditemui awak media di Wongsorogo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa 23 Januari 2024.

 Menurutnya, bakal terdapat potensi konflik kepentingan saat seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik setingkat menteri, gubernur, dan bupati hingga wali kota. (*)

 

Sumber: