Jokowi Tegaskan Presiden Hanya Satu, Tepis Isu Matahari Kembar

SOLO, RADARTVNEWS.COM - Joko Widodo, Presiden RI ke-7, menyampaikan pernyataannya terkait isu "matahari kembar" saat ditemui awak media di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, pada Senin, 21 April 2025, yang belakangan ini memicu polemik di masyarakat. 

 

Isu tersebut mencuat setelah sejumlah pejabat negara, termasuk menteri dan wakil menteri dari Kabinet Merah Putih, terlihat mengunjungi kediaman Jokowi di Solo saat momen Lebaran 2025. Spekulasi pun berkembang, menyebut adanya dua kutub kekuasaan antara Jokowi dan Presiden saat ini, Prabowo Subianto.

 

Menanggapi hal itu, Jokowi secara lugas menepis semua anggapan tersebut. Ia menekankan bahwa Indonesia hanya memiliki satu pemimpin, yakni Presiden Prabowo. “Nggak ada yang namanya dua matahari. Satu-satunya matahari sekarang adalah Presiden Prabowo Subianto, titik,” ujarnya dengan tegas.

 

Menurut Jokowi, kehadiran para pejabat di rumahnya tak lebih dari tradisi bersilaturahmi di hari raya. Ia menyebut hal tersebut sebagai kebiasaan positif yang semestinya tidak ditarik ke ranah politik. “Lebaran itu momen baik untuk saling berkunjung. Jangan dimaknai macam-macam,” tambahnya.

 

Ia juga mengklarifikasi bahwa tak ada pembahasan khusus, apalagi permintaan saran dari para menteri yang datang. Dirinya kini mengaku hanya sebagai mantan pemimpin, dan silaturahmi dengan Presiden Prabowo pun sudah dilakukan secara virtual lewat panggilan video saat Idulfitri.

 

Pernyataan Jokowi tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyebut narasi “matahari kembar” sebagai sesuatu yang dibesar-besarkan tanpa dasar. Sementara itu, Puan Maharani dari PDIP juga menegaskan bahwa tidak ada kepemimpinan ganda; satu-satunya kepala negara saat ini adalah Prabowo Subianto. Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa seluruh menteri bekerja di bawah arahan langsung Presiden Prabowo.

 

Secara keseluruhan, Jokowi menolak mentah-mentah asumsi tentang adanya dua pusat kekuasaan. Ia menegaskan bahwa pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya di bawah satu komando, dan pertemuan Lebaran yang terjadi hanyalah bagian dari kebiasaan sosial yang tidak perlu dipolitisasi.

Sumber: