Saatnya Pemerintah Perbaiki Sistem dan Tata Niaga Pertanian Singkong

LAMPUNG, RADARTVNEWS.COM – Belum ada sejarah kepala daerah di Provinsi Lampung mampu memperbaiki sistem dan tata niaga pertanian singkong. 

Sebuah sistem dan tata niaga yang sama-sama menguntungkan semua pihak. Baik petani, perusahaan tapioka dan pemerintah selaku regulator dan penerimaan manfaat seperti pajak.

Karut marut polemik harga singkong merupakan persoalan klasik. Petani kerap merasa ditekan dengan harga murah oleh sejumlah perusahaan. 

Nah, sudah saatnya di era kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mampu mengurai benang kusut tata niaga ubi kayu.

Pemerintah baik di daerah dan pusat harus hadir mengatasi masalah ini. 

BACA JUGA :Perlawanan Instruksi Gubernur Lampung, 27 Pabrik Tutup Tolak Beli Singkong Rp1.350, Berikut Daftar Lengkapnya

BACA JUGA :Pabrik Respon Negatif Penetapan Harga Singkong oleh Gubernur Lampung, Langsung Tutup Dalih Mesin Rusak

Seperti disampaikan Ketua DPW Partai Rakyat Adil Makmur (Prima)  Provinsi Lampung Badri. ”Semua kekuatan pemerintah baik pusat dan daerah harus memikirkan dan memberikan solusi atas permasalahan singkong ini,” kata Badri.

Masalah singkong harus diselesaikan secara komprehensif. Bukan soal tata niaga saja. Polemik harga jual singkong ini tak memunculkan masalah jikalau ada semacam kesepahaman pemikiran.

”Pemerintah memberikan perlindungan atau proteksi terhadap komoditas unggulan,” kata aktivias prorakyat yang masih setia di garis massa ini.

Badri menyebutkan jangan malu untuk belajar atas keberhasilan Negara Thailand dalam mengembangkan komoditas singkong. 

BACA JUGA: 7 Polisi Terluka Dalam Bentrok Unjuk Rasa Ricuh Petani Singkong, Ini Kronologisnya

BACA JUGA: Mulai Ricuh, Polisi Bubarkan Unjuk Rasa Harga Singkong Gunakan Gas Air Mata

Saat ini, singkong menjadi salah satu komoditas ekspor dalam beragam bentuk mulai dari umbi hingga pati. 

Sumber: